Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin bahkan meminta kepada Bob Loughman untuk dapat memahami sejarah dan mengerti akan Papua secara mendalam sebelum asal berbicara.
Dengan terulangnya perilaku Vanuatu, PM Vanuatu masih perlu memahami geografi, geopolitik, dan geostrategi Indonesia sebagaimana diatur dalam norma dan hukum hubungan international.
"Papua adalah bagian penting dari NKRI, dan hal ini sudah clear serta dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 2504 (XXIV). Fakta inilah yang perlu dihormati oleh Vanuatu maupun kelompok-kelompok yang berusaha memprovokasi keutuhan NKRI," ujarnya kepada wartawan, Senin (28/9).
"Mungkin PM Vanuatu perlu belajar ilmu hubungan international (HI), sehingga memahami norma dan hukum secara benar," imbuhnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku heran dengan negara Vanuatu yang kerap melontarkan masalah Papua sejak tahun 2016 hingga Sidang Umum PBB ke-75 tahun 2020 saat ini.
Kata Azis, jangan sampai isu yang dilontarkan merupakan sebuah pesanan atau tidak berdasar yang akan berdampak pada negara Vanuatu tersebut nantinya.
"Sudah jelas dalam PBB kita sepakat bahwa seluruh anggota PBB menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan perdamaian dunia. Vanuatu justru menghasut dunia dan menyebarkan hoax kepada dunia. Ada apa, apakah mereka pro separatis?" tegasnya.
Azis Syamsuddin menekanan agar Vanuatu belajar etika dari konsep ASEAN, sehingga bisa menerapkan nilai-nialai peradaptan yang baik tanpa mengintervensi apalagi menuduh sesama negara berdaulat.
Di saat yang sama Azis Syamsuddin mengapresiasi tanggapan melalui hak jawab oleh diplomat Indonesia Silvany Austin Pasaribu. Sebagaimana diketahui diplomat muda Indonesia itu memberi respon terhadap Perdana Menteri Vanuatu melalui hak jawab.
"Jika level Perdana Menteri Vanuatu tidak ingin dipermalukan oleh diplomat muda Indonesia, maka Vanuatu harus mulai belajar menghormati norma-norma international. Saya mengapresiasi dan mendukung strategi dan langkah Kemlu dalam hal ini," demikian Azis Syamsuddin.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pernyataan Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman mengenai masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Papua di dalam sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan hal yang sangat tidak pantas, tidak etis, dan tidak menghargai serta menghormati kedaulatan negara lain. 
BERITA TERKAIT: