Syaifullah Tamliha: Vanuatu Seperti Negara Nggak Punya Kerjaan

Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha/Net

Hampir setiap tahun negara Vanuatu melontarkan tudingan keras terhadap Indonesia soal pelanggaran HAM di Papua di forum PBB.

Di mata anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha, aksi Vanuatu itu dilakukan karena ingin mencari perhatian dunia.

“Dia seperti negara enggak punya kerjaan. Cari muka di PBB,” ujarnya kepada kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/9).

Papua, sambungnya, sudah final menjadi bagian dari NKRI, sejak Irian Jaya dulu. Artinya jika ada pelanggaran HAM di Papua itu patut dipilah-pilah dulu.

“Pelanggaran terberat itu dilakukan OPM dan KKB di Papua, dia menyerang sipil, tentara dibunuh, polisi dibunuh,” tegas Syaifullah Tamliha.

Legislator PPP ini memperingatkan Vanuatu untuk sadar diri dan tidak mencampuri urusan negara lain. Dia mengatakan Indonesia bisa melakukan tindakan represif kepada Vanuatu.

“Oleh karena itu, kita meminta Vanuatu untuk sadar diri, bahwa negaranya kecil. Kalau dia terlalu mencampuri urusan Indonesia, bisa saja Indonesia melakukan tindakan yang agresif. Misalnya menyerang negara Vanuatu. Negara kecil itu mudah sekali kita caplok, apalagi berdekatan dengan Papua,” katanya.

Syaifullah menambahkan Vanuatu sudah sejak lama melakukan tudingan-tudingan keras kepada Indonesia di sidang umum PBB dan tidak menjadi anak buah Benny Wenda yang kerap melanggar kaedah dan norma diplomatik.

“Kita meminta Vanuatu untuk tidak menjadi corongnya organisasi Papua Merdeka yang dikomandoi oleh Benny Wenda yang saat ini berada di Inggris, yang pertama banyak norma-norma dan kaedah-kaedah diplomatik yang dilanggar Vanuatu,” ucapnya.

Pihaknya mengatakan sejak tahun lalu Vanuatu kerap bersama Benny Wenda di PBB dan melakukan pelanggaran kaedah diplomatik.

“Tahun kemarin, dia terang-terangan di PBB, di tahun lalu itu ditambah lagi tahun ini. Kedua dia menyisipkan Benny Wenda dalam pertemuan mereka tahun lalu juga di dewan HAM PBB. Tiba-tiba Benny Wenda masuk dalam situ, itu merupakan pelanggaran kaedah diplomatik,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

PKS: Wajar Jokowi Kecewa Karena Penanganan Covid-19 Cenderung Politis
Politik

PKS: Wajar Jokowi Kecewa Kar..

30 November 2020 18:54
Muhammadiyah Minta Polisi Dan Kemenag Turun Tangan Telusuri Video Adzan 'Hayya 'Alal Jihad'
Politik

Muhammadiyah Minta Polisi Da..

30 November 2020 18:37
Lewat Peraturan Menkeu, Pemerintah Bebaskan Pajak Impor Vaksin Covid-19
Politik

Lewat Peraturan Menkeu, Peme..

30 November 2020 18:35
Tito Kembali Ingatkan Kepala Daerah Lindungi Warganya Dari Covid-19
Politik

Tito Kembali Ingatkan Kepala..

30 November 2020 18:07
DPR Minta Pemerintah Batalkan Calling Visa Untuk Israel
Politik

DPR Minta Pemerintah Batalka..

30 November 2020 17:29
Antisipasi Banjir, Menko Luhut Gelar Tactical Floor Game Ala Militer
Politik

Antisipasi Banjir, Menko Luh..

30 November 2020 17:18
Haul Di Tangerang Sepelekan Prokes, Fadli Zon Sindir Jokowi Dan Mahfud MD
Politik

Haul Di Tangerang Sepelekan ..

30 November 2020 17:03
Masyarakat Dikejutkan Dengan Video Adzan Seruan Jihad
Politik

Masyarakat Dikejutkan Dengan..

30 November 2020 16:57