Pengurus Parpol Diduga Jadi Panwascam Di Sragen, DKPP Desak Parpol Tertib Silon dan Sipol

Lambang DKPP/Net

Persoalan Administrasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 menjadi satu hal yang disoroti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Pasalnya, DKPP mendapati satu perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu di Sragen mengenai pengangkatan Panwascam Tanon untuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sragen merupakan anggota Parpol. 

Dalam sidang perkara dugaan pelanggaran kode etik tersebut dengan nomor 86-PKE-DKPP/IX/2020, anggota DKPP Alfitra Salam meminta parpol untuk tertib administrasi Silon dan Sipol. Jika tidak, maka bisa memakan korban penyelenggara pemilu. 

“DKPP mengimbau semua partai politik untuk menertibkan administrasi Silon dan Sipol. Ini tidak hanya menyulitkan, tetapi bisa jadi mengorbankan penyelenggara pemilu,” ungkap Alfitra sesaat sebelum menutup sidang perkara tersebut, di Kantor KPU Kota Surakarta, Senin (28/9). 

Lebih lanjut, Alfitra membeberkan dampak dari ketidaktaatan administrasi Silon dan Sipol, di mana bisa menimbulkan salah penafsiran dari penyelenggara pemilu, yang akhirnya bisa salah mengambil kebijakan.

“Jadi dalam kesempatan sidang ini kami mengimbau semua partai menertibkan Silon maupun Sipol, sehingga tidak lagi ada salah penafsiran dan kebijakan. Ini untuk semua partai,” demikian Alfitra Salam. 

Dalam sidang pemeriksaan kedua dugaan pelanggaran kode etik perkara nomor 86-PKE-DKPP/IX/2020, diduga penyelenggara pemilu dengan teradu Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen melakukan pelanggaran kode etik. 

Pelanggaran kode etik yang dimaksud adalah mengenai pelantikan Setyo Muniarti sebagai Panwascam Tanon untuk Plikada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen Tahun 2020. 

Setyo Muniyarti diduga menjadi pengurus DPC PKB Kabupaten Sragen untuk periode 2018-2023. Hal ini terungkap dalam persidangan kedua, yang membuka fakta adanya dua SK Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Sragen yang telah dilegalisir. 

Di mana, SK pertama terdapat nama Setyo Muniarti dengan jabatan Wakil Ketua, namun telah dicoret. Sedangkan di SK kedua nama Setyo Muniarti yang sama sekali tidak dicoret.

Merujuk kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) 19/2017, pada BAB I Pasal 2 dijelaskan dasar pembentukan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. 

Dalam pasal tersebut ditekankan pembentuk Panwaslu dilakukan dengan berpedoman pada prinsip, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien. 

Lebih rinci, pada bagian ketiga Pasal 7 Perbawaslu tersebut dipaparkan tentang persyaratan rekruitmen Panwaslu. Yaitu syarat untuk menjadi anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, serta pengawasan TPS adalah telah mengundurkan diri dari partai politik sedikitnya 5 tahun pada saat mendaftar. 

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Anggota Brimob Tewas Dikeroyok

Senin, 19 April 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet Dan Koalisi 2024

Selasa, 20 April 2021
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021

Artikel Lainnya

Dukungan Mantan Walikota Solo Ke Nanan Peringatan Untuk Puan
Politik

Dukungan Mantan Walikota Sol..

21 April 2021 00:08
Kemendikbud Akhirnya Mengakui Tak Sengaja Hapus Hasyim Asy'ari Dari Kamus Sejarah
Politik

Kemendikbud Akhirnya Mengaku..

20 April 2021 23:57
Ucapan Selamat Dari AHY Ke PKS: Semoga Semakin Solid Dan Istiqomah Memperjuangkan Aspirasi Rakyat
Politik

Ucapan Selamat Dari AHY Ke P..

20 April 2021 22:53
Dikabarkan Masuk Kabinet Jokowi, Witjaksono Dapat Dukungan NU Lampung
Politik

Dikabarkan Masuk Kabinet Jok..

20 April 2021 22:45
Cek Persiapan PSU Di Daerah, Ketua Bawaslu: Tolong Pelajari Putusan MK Dengan Seksama!
Politik

Cek Persiapan PSU Di Daerah,..

20 April 2021 22:43
Pengamat: Bobby Nasution Harus Bisa Bedakan Posisi Sebagai Walikota Dan Menantu Jokowi
Politik

Pengamat: Bobby Nasution Har..

20 April 2021 21:55
Buntut Hilangnya Mata Pelajaran Pancasila Dari Kurikulum Wajib, PB HMI Minta Nadiem Ikut Di Reshuffle Jokowi
Politik

Buntut Hilangnya Mata Pelaja..

20 April 2021 21:34
HUT Ke-19 PKS: Semoga Allah SWT Mengangkat Semua Kesulitan Bagi Bangsa Yang Kita Cintai
Politik

HUT Ke-19 PKS: Semoga Allah ..

20 April 2021 21:21