Kegiatan KAMI Dibubarkan Di Surabaya, Pengamat: Komnas HAM Harus Turun Tangan

Pemerhati hukum tata negara, Said Salahudin/Net

Pembubaran kegiatan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur, dinilai tak demokratis dan melanggar hak konstitusional masyarakat. 

Penilaian itu disampaikan pemerhati hukum tata negara, Said Salahudin. Karena menurutnya, tindakan aparat keamanan dan juga kelompok masyarakat setempat tampak menghalang-halangi kegiatan silaturahmi akbar KAMI.

"Pembubaran kegiatan KAMI di Surabaya merupakan tindakan yang tidak demokratis. Aksi itu dapat digolongkan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia," ujar Said dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/8).

Bahkan, Said memandang aksi blokade, ‘sweeping’, dan pengusiran oleh kelompok massa yang diikuti tindakan pembubaran oleh aparat telah mengoyak tiga pondasi hak-hak sipil dan politik warga negara.

"Yaitu ‘freedom of association' atau hak dan kebebasan berserikat, ‘freedom of assembly’ hak untuk berkumpul, dan ‘freedom of expression’ hak serta kebebasan untuk menyatakan pendapat," bebernya.

Karena itu, Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma) ini meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk ikut mengusut kasus pembubaran kegiatan KAMI di Surabaya ini.

Sebab menurut Said, sebuah negara yang demokratis mengharuskan melindungi, menghormati, memfasilitasi, dan serta memenuhi hak-hak rakyat untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat.

"Apa artinya 75 tahun kita merdeka jika prinsip-prinsip kebebasan itu tidak dapat diaktualisasikan oleh warga negara? ‘There is no independence without freedom’," tandasnya.

"Komnas HAM tidak boleh menutup mata terhadap kejadian tersebut," demikian Said Salahudin.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Lewat Iklan Kreatif, Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Perangi Covid-19 Dan Pulihkan Ekonomi
Politik

Lewat Iklan Kreatif, Sandiag..

01 Desember 2020 00:24
Munarman: Komunikasi Antara FPI Dengan Politisi Terjalin Baik
Politik

Munarman: Komunikasi Antara ..

01 Desember 2020 00:06
Pulihkan Ekonomi Nasional, Kemenkumham Mudahkan Pelaku UMK Melalui Program Perseroan Perseorangan
Politik

Pulihkan Ekonomi Nasional, K..

30 November 2020 23:33
FPI Menolak Jadi Partai, Munarman: Kami Bukan Orang Suci Dan Takut Tergelincir
Politik

FPI Menolak Jadi Partai, Mun..

30 November 2020 22:41
Bukannya Untung, Buzzer Pro Pemerintah Justru Bikin Jokowi-Maruf Buntung
Politik

Bukannya Untung, Buzzer Pro ..

30 November 2020 21:52
Viral Azan 'Hayya 'Alal Jihad', Kemenag: Jangan Terprovokasi Upaya Pecah Belah Umat
Politik

Viral Azan 'Hayya 'Alal Jiha..

30 November 2020 21:00
Tak Minat Jadi Parpol, Munarman: FPI Berpolitik Nonkekuasaan, Bukan Untuk Cari Kursi
Politik

Tak Minat Jadi Parpol, Munar..

30 November 2020 20:43
Pengamat: Panggung Debat Pilkada Berau Milik Paslon Nomor Urut 2
Politik

Pengamat: Panggung Debat Pil..

30 November 2020 19:38