Covid-19 Tidak Bisa Dijadikan Alasan Pembubaran KAMI, Pengamat: Bagaimana Dengan Pilkada?

Gatot Nurmantyo saat diacara KAMI/Repro

Kondisi Jawa Timur yang rawan penularan virus corona baru (Covid-19) dijadikan alasan oleh Kepolisian untuk membubarkan kegiatan silaturahmi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya, Senin kemarin (28/9).

Namun, menurut pemerhati hukum tata negara Said Salahudin alasan itu tidak tepat. Karena terdapat kegiatan lain yang berpotensi besar terjadi penularan Covid-19 justru dibiarkan.

"Kalau alasan kesehatan dijadikan sebagai dasar pembubaran, bagaimana dengan kegiatan lain yang justru diperbolehkan? Konser Dangdut di Tegal beberapa waktu lalu kok boleh?" ujar Said dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/9).

Said mengaku telah melihat video penyelenggaraan kegiatan silaturahmi KAMI yang berlangsung di dalam ruangan dan dibubarkan. Di mana, para peserta yang hadir menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

"Dari video aksi pembubaran dapat dilihat bahwa para peserta kegiatan KAMI duduk dengan posisi menjaga jarak dan menggunakan masker. Jumlahnya pun terbatas," ungkapnya.

Bahkan karena sikap yang bersifat persekusi terhadap KAMI tersebut, Said bertanya-tanya dengan penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

"Lalu ada lagi Pilkada, misalnya. Di sana ada kegiatan kampanye yang tetap memperbolehkan adanya kegiatan pertemuan. Belum lagi pada saat pemungutan suara masyarakat yang berkumpul jumlahnya akan lebih banyak lagi," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma) ini menilai adanya sikap ketidakadilan dari aparat dan juga kelompok masyarakat sipil terhadap apa yang dilakukan geralan KAMI.

"Kalaulah benar KAMI itu kelompok barisan sakit hati, mereka memiliki agenda politik untuk men-downgrade pemerintahan, dan sebagainya, apakah dengan sendirinya mereka kehilangan hak asasi untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya di negeri ini? Kan semestinya tidak demikian," tandasnya.

"Karena adanya perbedaan perlakuan itulah saya mendorong Komnas HAM untuk turun tangan atas kasus kegiatan KAMI di Surabaya," demikian Said Salahudin menutup.

Kolom Komentar


Video

Pendemi Covid-19, Ilhami Sari Rogo Wujudkan Agrowisata Unila dan Hortipark Pesawaran

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Sari Rogo Dan Kerikil Agrowisata Unila

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Anies Baswedan Positif Covid-19

Selasa, 01 Desember 2020

Artikel Lainnya

Kecam Pembunuhan Sadis Di Sigi, PB HMI: BNPT Ngapain Aja?
Politik

Kecam Pembunuhan Sadis Di Si..

02 Desember 2020 05:47
Beda Dengan Era Edhy Prabowo, Fahri Hamzah: KKP Zaman Susi Pudjiastuti Banyak Nelayan Dipenjara
Politik

Beda Dengan Era Edhy Prabowo..

02 Desember 2020 03:46
Jelang Pencoblosan Pilkada 2020, AHY Turun Gunung Kampanye Di Karawang
Politik

Jelang Pencoblosan Pilkada 2..

02 Desember 2020 02:26
FRPB Minta Satgas Covid-19 Bogor Tegas Dan Jemput Habib Rizieq
Politik

FRPB Minta Satgas Covid-19 B..

02 Desember 2020 02:09
Aziz Syamsuddin: Papua Bagian Tidak Terpisahkan Dari NKRI
Politik

Aziz Syamsuddin: Papua Bagia..

02 Desember 2020 00:35
Efektif Kampanye Di Media Sosial, Eri-Armuji Unggul Di Kelompok Pemilih Usia Muda
Politik

Efektif Kampanye Di Media So..

01 Desember 2020 23:27
Edhy Prabowo Tersangka, Effendi Gazali: Saya Akui Gagal Sebagai Penasihat
Politik

Edhy Prabowo Tersangka, Effe..

01 Desember 2020 23:18
Cak Nanto: Plesetkan Azan Jadi Ajakan Jihad Itu Penistaan Agama
Politik

Cak Nanto: Plesetkan Azan Ja..

01 Desember 2020 23:03