CBA: Subholding Ala Erick Thohir Berpotensi Langgar UUD 1945

Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi/Net

Konsep subholding BUMN yang dilakukan oleh Erick Thohir sejak menjabat sebagai Menteri BUMN dinilai berpotensi melanggar UUD 1945.

Menurut Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, konsep Erick Thohir tersebut ternyata hanya membuat klaster-klaster dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN.

"Salah satu sasaran empuk subholding Erick Thohir adalah perusahaan Pertamina. Ini artinya, di Pertamina akan terjadi pemisahan antara induk dengan anak perusahaan, atau dalam bahasa Erick Thohir namanya dilakukan klaster-klaster agar fokus ke bisnis inti masing-masing," ujar Uchok kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/9).

"Dengan dipisahkan, maka aset itu dapat dikuasai atau dikontrol oleh pihak swasta yang menjadi pemegang saham di anak perusahaan Pertamina tersebut. Dan masuknya pihak swasta ke anak perusahaan Pertamina, tentu melalui rencana privatisasi anak perusahaan subholding melalui IPO (Initial Public Offering)," jelas Uchok.

Sehingga, jika subholding tetap dilakukan, menurut Uchok, akan mengancam kedaulatan energi nasional dan berpotensi melanggar Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.

Pasalnya, aset PT Pertamina akan dikuasai pihak swasta dan bukan lagi dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia.

"Selain itu, CBA (Center For Budget Analysis) bisa memperkirakan bahwa dalam pembentukan subholding di Pertamina ini maka ada konsekuensi yang harus diterima oleh Pertamina sebagai holding yaitu kewajiban pembayaran pajak kepada Negara Republik Indonesia," terang Uchok.

Jenis-jenis pajak yang harus dibayar oleh Pertamina, di antaranya biaya pajak pertambahan 10 persen nilai pasar aset, biaya pajak penghasilan (PPh) nonbangunan sebesar 25 persen selisih harga pasar dan net book value, biaya pajak penghasilan (PPh) bangunan yaitu 2,5 persen PPh dan 5 persen BPHTB.

Selanjutnya, biaya pajak penghasilan (PPh) atas SPA saham yaitu 25 persen PPh Capital Gain Saham, dan biaya pajak atas novasi kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.

"Dengan perhitungan sederhana yang mudah dilakukan maka perkiraan total biaya pajak-pajak yang harus disetorkan Pertamina ke Negara Republik Indonesia sebesar 10 miliar dolar AS atau senilai Rp 150 triliun!" tegasnya.

"Pak Ahok dan Pak Erick Thohir yang terhormat, Bapak-bapak sadar enggak sih, ngapain Pertamina keluarkan duit sampai Rp 150 triliun hanya untuk bayar pajak pembentukan subholding, sementara pembentukan subholding itu sendiri sama sekali tidak memberikan nilai tambah buat Pertamina, malah berpotensi membangkrutkan Pertamina," sambungnya.

Karena itu, CBA meminta kepada Presiden Joko Widodo segera menegur Erick Thohir dan menghentikan program subholding BUMN.

"Untuk itu, kami dari CBA meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera menegur Menteri BUMN, Erick Thohir untuk segera stop subholding ala Erick Thohir. Kalau tidak mau menghentikan kebijakan subholding, kami minta segera melakukan reshuffle Menteri BUMN Erick Thohir," pungkas Uchok.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Ular Piton 3,5 Meter Ditangkap Usai Mangsa Ternak Warga Boyolali

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Sari Rogo Dan Kerikil Agrowisata Unila

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Anies Baswedan Positif Covid-19

Selasa, 01 Desember 2020

Artikel Lainnya

Edhy Prabowo Dikonfrontasi Soal Barang Bukti Yang Dibeli Di AS
Politik

Edhy Prabowo Dikonfrontasi S..

03 Desember 2020 18:48
Taiwan Tutup Akses Masuk PMI, Komisi IX DPR: Pekerja Migran Harusnya Swab PCR, Bukan Rapid Test
Politik

Taiwan Tutup Akses Masuk PMI..

03 Desember 2020 18:13
iPol Indonesia Luncurkan Aplikasi Kawal Suara Pilkada
Politik

iPol Indonesia Luncurkan Apl..

03 Desember 2020 17:57
Ketum YRKI Pastikan Memilih Kotak Kosong Adalah Hak Konstitusional, Bukan Golput
Politik

Ketum YRKI Pastikan Memilih ..

03 Desember 2020 17:55
BK DPRD DKI Didesak Panggil Fraksi PSI Yang Dianggap Bikin Gaduh
Politik

BK DPRD DKI Didesak Panggil ..

03 Desember 2020 17:31
Rapat Konsultasi Dengan Wapres, Ketua DPD Laporkan 4 Wilayah Yang Layak Jadi Provinsi Baru
Politik

Rapat Konsultasi Dengan Wapr..

03 Desember 2020 17:31
Berperan Dalam Pertemukan Jokowi-Prabowo, Dasco Berpotensi Dipilih Gerindra Duduki Kursi Menteri KKP
Politik

Berperan Dalam Pertemukan Jo..

03 Desember 2020 17:20
Demo, Kampanye, Kerumunan HRS Dianggap Jadi Sebab Kenaikan Kasus Covid-19, Gde Siriana: Liburannya Kok Tidak Disebut?
Politik

Demo, Kampanye, Kerumunan HR..

03 Desember 2020 17:05