Menko Luhut Minta BPJS Percepat Pembayaran Klaim Pasien Covid-19

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta untuk segera mempercepat pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19.

Hal itu ditekankan Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan saat memimpin rapat koordinasi percepatan penyelesaian klaim biaya perawatan pasien Covid-19 di Jakarta, Selasa (29/9).

“Saya minta BPJS segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan verifikasi data rumah sakit yang klaimnya terkendala agar tidak memengaruhi cash flow rumah sakit yang merawat pasien Covid-19,” tegas Luhut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memerintahkan kepada para gubernur yang hadir dalam rakor, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Bali Wayan Koster untuk berkoordinasi dengan BPJS terkait klaim rumah sakit yang belum diselesaikan.

"Tujuannya agar penanganan pasien Covid tidak tersendat,” pintanya.

Menjawab permintaan Luhut tersebut, Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Abdul Kadir mengatakan bahwa dari 1906 rumah sakit penyelenggara pelayanan Covid-19 di seluruh Indonesia, hanya 1356 RS yang sudah mengajukan klaim. Sisanya sebanyak 550 RS belum mengajukan klaim sama sekali.

“Sisanya, terbanyak ada di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera,” jawab Kadir.

Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris dalam kesempatan itu meminta agar dinas kesehatan di daerah yang rumah sakitnya belum mengajukan klaim penanganan pasien Covid untuk segera mengajukan klaimnya.

“Hingga kini kami sudah membayar klaim sebesar Rp 4,4 triliun ke rumah sakit di sebelas provinsi prioritas, dan ada Rp 2,8 triliun nilai klaim yang sedang dalam proses verifikasi,” tambah Fahmi.

Sementara itu, untuk mempermudah rumah sakit mengajukan klaim perawatan pasien Covid-19, Fahmi mengatakan bahwa bersama dengan Kemenkes dan BPKP, BPJS telah melonggarkan saringan untuk verifikasi klaim.

“Melalui revisi Kepmenkes HK 228/2020 tentang juknis klaim penggantian biaya perawatan pasien emerging tertentu bagi RS penyelenggara perawatan Covid-19 menjadi Kepmenkes HK 446/2020, kriteria saringan untuk sengketa  verifikasi klaim berkurang dari 10 menjadi hanya 4 saja,” katanya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Wiku Adisasmito: Sumpah Pemuda Harus Jadi Momen Persatuan Lawan Covid-19
Politik

Wiku Adisasmito: Sumpah Pemu..

29 Oktober 2020 23:37
Di Hadapan Pompeo, GP Ansor Bicara Islam Kasih Sayang
Politik

Di Hadapan Pompeo, GP Ansor ..

29 Oktober 2020 22:38
Cakada Mura Diduga Positif Covid-19, MAKI: Tanda Tanya Besar, Kenapa Ditutupi?
Politik

Cakada Mura Diduga Positif C..

29 Oktober 2020 22:25
Milenial Dikritik Mega, FAM-I: Jangan Ciut, Mereka Tak Siap Dengan Perubahan
Politik

Milenial Dikritik Mega, FAM-..

29 Oktober 2020 21:59
Soroti Surat Utang, RR: Prestasi Menkeu
Politik

Soroti Surat Utang, RR: Pres..

29 Oktober 2020 21:33
Ramai Seruan Boikot Produk Prancis, JMI: Umat Jangan Mudah Jadi Alat Bentur
Politik

Ramai Seruan Boikot Produk P..

29 Oktober 2020 20:43
BEM SI: Kontribusi Milenial Banyak, Belum Terlihat Apa Sengaja Tidak Dilihat?
Politik

BEM SI: Kontribusi Milenial ..

29 Oktober 2020 20:22
DPR RI: Duta Besar Prancis Harus Minta Maaf Pada Muslim Indonesia Atas Nama Presiden Macron
Politik

DPR RI: Duta Besar Prancis H..

29 Oktober 2020 20:16