Pimpinan MPR: Tanpa Adanya Alat Screening, Paham Komunis Sulit Terdeteksi Di Pemerintahan

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid/Net

Pemerintahan saat ini tidak ada screening pejabat tinggi negara. Sehingga, tidak ada deteksi yang kuat dalam mencegah penyusupan paham komunis di dalam tubuh pemerintahan.

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menyebutkan, adanya RUU BPIP yang kini masih dibahas di DPR RI diharapkan bisa menjadi pemerintah untuk mendeteksi keberadaan komunis.

“Sekarang ini kan tidak ada pak screening kepada pejabat tinggi negara. Untuk mengatakan dia pancasilais atau tidak. Dia orang yang patriotik atau pancasilais atau tidak sekarang tidak ada alat ukurnya,” ujar Jazilul dalam acara diskusi virtual Obrolan Bareng Bang Ruslan dengan tema ‘Kebangkitan Komunisme dan Ketahanan Nasional’, Selasa (29/9).

Politisi PKB ini mengatakan, pada era orde baru terdapat litsus yang bisa mendeteksi apakah pejabat atau kelompok terdeteksi komunis atau tidak.

Dengan tidak adanya alat pendeteksi tersebut saat ini, baik berupa berupa UU atau lembaga maka akan sulit menilai seseorang Pancasilais atau tidak.

“Negara itu punya hak asasi negara. Hak asasi negara kita itu empat pilar yang ada. Kalau hak asasi negara ini kita tidak hormati, kita tidak praktikkan, kita tidak turunkan, kita tidak bumikan. Ya lambat laun pasti yang namanya bahaya laten apakah itu komunis atau bentuk pemikiran lain akan muncul,” katanya.

Oleh karenanya, Jazilul menyarankan adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut. Hal ini, guna mengantisipasi masuknya paham-paham terlarang di Indonesia.

“Nah menurut saya, pikiran-pikiran yang saat ini muncul jangan diabaikan, justru kita rumuskan. Bentuknya apa? Ini perpres  kurang mampu, berarti perlu UU. Kalau UUnya terlalu mengatur hal yang detil, ya berarti dibuat aturan yang pas begitu,” jelasnya.

Di era globalisasi ini, lanjut Jazilul, arus informasi yang masuk tidak bisa dikontrol dan tidak memiliki hal yang mumpuni. Adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut maka akan tersaring paham-paham radikal.

“Ini kalau kita tidak punya daya saing yang kuat, menurut saya apakah dalam bentuk UU atau aturan yang lain, ini nanti kita sudah lupa dengan sendirinya. Pancasila itu apa," ucapnya.

"Saya khawatir begitu. Tanpa harus diserang lupa sendiri. Ini lebih bahaya lagi. Tanpa ada pemikiran yang itu kita dudah lupa sendiri dengan sejarah kita,” tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Siang Ini, Kementerian LHK Akan Digeruduk Massa Tolak Kapitalisasi Taman Nasional Komodo
Politik

Siang Ini, Kementerian LHK A..

26 November 2020 06:21
Fadli Zon Bicara, Apresiasi Keputusan Edhy Mundur Dan Sindir KPK Soal Harun Masiku
Politik

Fadli Zon Bicara, Apresiasi ..

26 November 2020 05:42
Segera Atur Perayaan Natal, Menag Fachrul Razi: Yang Jelas Wajib Prokes
Politik

Segera Atur Perayaan Natal, ..

26 November 2020 04:14
Siap Buka Sekolah Tatap Muka, Nadiem Makarim: Tidak Ada Kantin, Ekskul Dan Olahraga
Politik

Siap Buka Sekolah Tatap Muka..

26 November 2020 03:58
Deklarasi SAKTI, Harapan Untuk Pelaut
Politik

Deklarasi SAKTI, Harapan Unt..

26 November 2020 03:39
Gelar Aksi, Komala Desak KPK Usut Dugaan Penyimpangan Bantuan Gempa Lombok
Politik

Gelar Aksi, Komala Desak KPK..

26 November 2020 01:58
Belum Diumumkam KPK, Jokowi Sudah Tunjuk Luhut Pandjaitan Gantikan Edhy Prabowo
Politik

Belum Diumumkam KPK, Jokowi ..

25 November 2020 23:21
Debat Cawalkot Makassar Soal Pajak, Appi Ingatkan Danny: Terpenting Ringankan Beban Dunia Usaha Di Masa Pandemi
Politik

Debat Cawalkot Makassar Soal..

25 November 2020 23:10