Pilkada Lanjut, Ketua MPR: Posisi Kita Dilematis

Di satu sisi, kondisi pandemi Covid-19 masih mengkhawatirkan. Namun di sisi lain, hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih juga harus dipenuhi.

Setelah melalui proses panjang, pemerintah dan DPR RI memutuskan tetap melaksanakan Pilkada tahun ini dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan mekanisme sanksi yang tegas.

"Kita dalam posisi dilematis," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam webinar bertajuk 'Pilkada Berkualitas Dengan Protokol Kesehatan: Utopia Atau Realita?' yang diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Rabu (30/9).

Bamsoet mengatakan, penyelenggaraan Pilkada untuk memfasilitasi pergantian kepemimpinan kepala daerah adalah wujud implementasi tradisi demokrasi yang sehat. Sebab bila pilkada ditunda, sejumlah daerah akan dikepalai oleh Plt yang tugasnya terbatas lantaran tak berwenang menentukan kebijakan strategis.

"Di masa pandemi Covid-19, kebijakan-kebijakan yang strategis justru sangat diperlukan," tegasnya.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi mempunyai rujukan global. Ada 56 negara dan teritori yang memutuskan untuk tetap menyelenggarakan pemilu.

"Baik nasional maupun lokal dalam masa pandemi ini," ucapnya.

Oleh karenanya, Bamsoet mengaku setuju dengan keputusan tetap menjalankan pilkada tahun ini dengan catatan harus ada penerapan protokol kesehatan yang ketat.

"Tentu juga dengan sanksi yang sangat keras," pungkasnya.

Selain Bamsoet, hadir secara virtual dalam webinar tersebut antara lain Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Komisnioner KPU Ilham Saputra, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab.

Kemudian, Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono, Perwakilan Ditjen Otda Kemendagri Saydiman, dan Anggota Bawaslu Rahmat Bagja.