Gugat Sri Mulyani, Bambang Trihatmodjo Pilih Mantan Komisioner KPK Jadi Pengacara

Bambang Trihatmodjo/Net

Keluarga besar Presiden Soeharto atau dikenal Keluarga Cendana kembali muncul di ruang publik dalam kasus yang berkaitan dengan keuangan.

Adalah Bambang Trihatmodjo yang melayangkan gugatan kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, terkait pencekalan dirinya dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.

Kebijakan mengenai pencekalan Bambang untuk keluar negeri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.

Putera ketiga Soeharto ditagih piutang oleh Kementerian Keuangan senilai Rp 50 miliar dari penyelenggaraan SEA Games 1997,

Berdasarkan situs resmi PTUN, berdasarkan perkara nomor 179/G/2020/PTUN.JKT, gugatan tersebut tercatat didaftarkan pada Selasa (15/9).

Gugatan utamanya adalah menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang "Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara".

Bukan sekadar gugatannya pada Sri Mulyani. Bambang juga menyita perhatian ketika menunjuk Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas.

Busyro Muqoddas menjadi pengacara Bambang bersama dengan Prisma Wardhana Sasmita dan Shri Hardjuno Wiwoho.

Busyro sebagai mantan pimpinan lembaga anti rasuah pun langsung memberikan klarifikasi terkait penunjukan dirinya sebagai pengacara Bambang.

“Ini bukan kasus korupsi, tetapi klien kami dicegah passportnya oleh Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI,” tegas Busyro dalam keterangannya, Minggu (27/9).

Kata Busyro, dia terikat dengan profesinya sebagai advokat yang diatur dalam UU 18/2003 tentang advokat, antara lain menyebutkan dilarang membedakan klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, budaya dan latar belakang sosialnya.

Ini artinya, seorang advokat harus adil terhadap semua kliennya tanpa pandang bulu.

“Saya sebagai advokat sejak tahun 1979, terikat dan menjunjung tinggi kode etik antara lain tentang justice for all dan prinsip kesetaraan di depan hukum,” tegasnya.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Demo Terus Berlanjut, Haris Rusly: Gerakan Mahasiswa Mengkristal, Konsolidasi Dipusatkan Di Kampus-kampus
Politik

Demo Terus Berlanjut, Haris ..

28 Oktober 2020 12:15
Jika Terpilih Jadi Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan Akan Gratiskan Seragam Sekolah
Politik

Jika Terpilih Jadi Gubernur ..

28 Oktober 2020 11:57
Ragu November Vaksinasi Massal, Saleh Daulay: Barangnya Tidak Ada, Mau Disuntikkan Apa?
Politik

Ragu November Vaksinasi Mass..

28 Oktober 2020 11:41
Kehadiran UU Cipta Kerja Justru Mempermudah Proses Perizinan Usaha
Politik

Kehadiran UU Cipta Kerja Jus..

28 Oktober 2020 10:59
Saleh Daulay: Siapa Penanggung Jawab Vaksin, Erick, Terawan Atau Luhut?
Politik

Saleh Daulay: Siapa Penanggu..

28 Oktober 2020 10:58
Waketum PAN Desak Presiden Macron Cabut Pernyataan Dan Minta Maaf
Politik

Waketum PAN Desak Presiden M..

28 Oktober 2020 10:45
Anies Baswedan: Libur Panjang Memang Menggoda, Tapi Jangan Sia-siakan Upaya Kita Bersama
Politik

Anies Baswedan: Libur Panjan..

28 Oktober 2020 10:19
PP IPHI Ajak Puluhan Juta Alumni Dan Calon Haji Boikot Produk Prancis
Politik

PP IPHI Ajak Puluhan Juta Al..

28 Oktober 2020 09:58