Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Samuel F Silaen: Diksi Kebangkitan Komunis Jadi 'Jualan' KAMI Agar Mendapat Simpati Rakyat

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/diki-trianto-1'>DIKI TRIANTO</a>
LAPORAN: DIKI TRIANTO
  • Kamis, 01 Oktober 2020, 15:30 WIB
Samuel F Silaen: Diksi Kebangkitan Komunis Jadi 'Jualan' KAMI Agar Mendapat Simpati Rakyat
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen/Net
rmol news logo Narasi kebangkitan komunis atau PKI yang belakangan rajin disuarakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menuai kritikan.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen, narasi komunis seakan menjadi strategi pemasaran agar koalisi yang digagas mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo cs didukung publik.

"Jualan KAMI dengan memakai diksi bangkitnya komunis dengan dibungkus kedok jubah agama bagian dari strategi pemasaran supaya jualan laku diterima rakyat, dalam rangka mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat," kata Samuel F Silaen dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Kamis (1/10).

Soal kebangkitan komunis, Silaen mengaku sudah berkali-kali menyuarakan agar yang terlibat langsung dalam penumpasan PKI angkat bicara secara gamblang kepada publik. Hal itu semata-mata agar persoalan komunis atau PKI selesai.

Sebab, Silaen merasa diksi PKI selalu keluar setiap pergantian kepemimpinan di Indonesia.

"PKI ini selalu dipolitisir menjadi dagangan untuk jualan di tengah masyarakat. Rakyat selalu dicekoki informasi yang menakutkan. Simpang-siur soal kebenaran sejarah selalu dijadikan debat kusir tanpa rekonsiliasi kebenaran," ungkap Silaen.

Oleh karenanya, ia berharap aparat penegak hukum bertindak sesuai koridor hukum yang ada dalam mengatasi isu yang seakan menjadi langganan tiap tahunnya.

"Aparat penegak hukum jangan sampai terbelah atau lalai untuk menangkap esensi yang sedang dibangun oleh ormas KAMI. Aparat jangan bertindak di luar aturan hukum yang berlaku, pastikan hukum harus jadi panglima. Hukum tak boleh diskriminatif terhadap semua warga negara," pinta Silaen. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA