Soal PKI Dan HTI, Pandangan Prof Romli Berbeda Dengan Prof Mahfud MD

Prof Romli Atmasasmita/Net

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pembubaran HTI berbeda dengan PKI.

Menurut Mahfud, HTI dibubarkan karena hukum administrasi sedangkan PKI karena masalah hukum pidana.

Mahfud menambahkan HTI tidak melakukan pemberontakan secara administrasi dia melanggar. Jika pelanggaran secara administrasi, dilakukan pembubaran terhadap organisasi dulu baru disidang, sedangkan hukum pidana disidang dulu baru dihukum.

Menyikapi pernyataan Mahfud MD, ahli hukum pidana Prof Romli Atmasasmita menyatakan tidak sepakat dengan pernyataan Mahfud yang menyebut HTI dibubarkan karena hukum administrasi berbeda dengan PKI karena hukum pidana.

“Saya tidak sependapat. Alasannya, AD HTI 2013 ditegaskan bahwa berasaskan Islam bukan Pancasila berdasarkan UUD45 dan tujuan HTI mendirikan negara Islam di bawah kepemimpinan sistem khilafah,” ucap Romli kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (1/10).

Prof Romli juga mengomentari perihal adanya video pidato tokoh HUT HTI, yang mengajak masyarakat mendirikan negara Islam dan NKRI adalah kafir.

Ia berpendapat tindakan tersebut bukanlah pelanggaran administratif.

“Bagi ahli hukum pidana, jelas bukan pelanggaran administratif. Karena telah memenuhi unsur mens rea (niat jahat), dan actus reus yang diartikan delik omisi atau delik komisi,” katanya.

Adapun dokumen bukti tertulis dan video HUT HTI, lanjut Prof Romli, serta pernyataan HTI melanggar ketentuan KUHP Bk kedua bagian kesatu dengan titel kejahatan terhadap keamanan negara khusus tindak pidana makar dan menghasut atau memusuhi pemerintah yang sah.

Lebih lanjut Prof Romli mengulas, dalam UU ormas 16/2017 pengganti UU 17/2013, telah memenuhi dan menempatkan status actus reus atau perbuatan yang melanggar hukum pidana terhadap pelanggaran HTI.

“Ormas HTI, merupakan perbuatan sengaja, dengan maksud (opzer als oogmerk), yang direncanakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Sehingga, diancam dengan pidana mati atau penjara. Bahwa perbuatan dan ucapan HTI sebagai ormas bukan pelanggaran administratif tetapi pidana,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Bersikeras Pertahankan Nomenklatur BNPB Dalam RUU Penanggulangan Bencana, PKS Minta Risma Menghadap Jokowi
Politik

Bersikeras Pertahankan Nomen..

17 Mei 2021 22:28
PAN: Mengutuk Saja Tidak Cukup, Harus Ada Langkah Konkret Hentikan Kekejaman Israel
Politik

PAN: Mengutuk Saja Tidak Cuk..

17 Mei 2021 21:03
Dunia Harus Bersatu Hentikan Kebiadaban Israel
Politik

Dunia Harus Bersatu Hentikan..

17 Mei 2021 20:38
Jawab Kegelisahan Publik, LaNyalla Minta Pemerintah Klarifikasi Masuknya TKA China Ke Indonesia
Politik

Jawab Kegelisahan Publik, La..

17 Mei 2021 20:12
Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina Serukan PBB Ambil Langkah Nyata Hentikan Kebrutalan Israel
Politik

Prakarsa Persahabatan Indone..

17 Mei 2021 19:59
Gugatan Kembali Ditolak, Pelaku KLB Ilegal Deli Serdang Kalah Telak 0-4
Politik

Gugatan Kembali Ditolak, Pel..

17 Mei 2021 19:17
Ketua DPP PKS: Serangan Israel Pada Perempuan Dan Anak Adalah Kejahatan Kemanusiaan
Politik

Ketua DPP PKS: Serangan Isra..

17 Mei 2021 19:07
Sandiaga Uno: Kepulauan Seribu Adalah Permata Yang Bisa Sejahterakan Masyarakat Utara Jakarta
Politik

Sandiaga Uno: Kepulauan Seri..

17 Mei 2021 18:39