"Mereka (KAMI) itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan," ujar Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (1/10).
Mantan Pangkostrad ini mengaku tidak melarang KAMI melakukan gerakan-gerakan. Tapi dia menuturkan, selama gagasan KAMI baik maka pemerintah akan menerimanya.
Namun, jika gagasan mengarah ke pemaksaan kepentingan, pemerintah tidak tinggal diam.
"Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," tegasnya.
Lebih lanjut, Moeldoko juga menyatakan sikap tidak mempermasalahkan jika kedepannya muncul gerakan-gerakan sejenis KAMI yang hendak mengkritisi kebijakan dan kerja-kerja pemerintah. Dengan catatan, gagasan yang dibawa gerakan itu bagian dari demokrasi.
"Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU terus ada apalagi, kan? Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan. Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silahkan," tuturnya.
"Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada resikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," demikian Moeldoko menambahkan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: