Sekjen PAN: Payung Hukum Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Pilkada Harus Disegerakan

Sekjen PAN, Eddy Soeparno menekankan soal payung hukum bagi para pelanggar protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020/Repro

Pro kontra soal pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 di masa pandemi Covid-19 masih terus bergulir. Namun, pro kontra Pilkada itu diharapkan tidak sampai menjadi dikotomi yang dipersepsikan tidak akurat.

Demikian disampaikan Sekjen PAN Eddy Soeparno saat menjadi narasumber dalam webinar Fraksi PAN bertajuk "Menyoal Pilkada Di Tengah Pandemi", Jumat sore (2/10).

"Seakan-akan ada dikotomi terkait pelaksanaan Pilkada di era pandemi ini. Ketika kita melakukan Pilkada, akan menambah klaster yang nanti akan terinfeksi Covid-19. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan Pilkada, angka tersebut bisa ditekan," ujar Eddy Soeparno.

"Saya kira dikotomi itu merupakan dikotomi yang mungkin dipersepsikan secara tidak akurat," imbuhnya.

Menurut Eddy, pemerintah bersama stakeholder terkait telah melakukan proses diskusi panjang hingga Pilkada Serentak akhirnya tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat.

Karena itu, Eddy menyarankan agar segera dibuatkan payung hukum yang kuat untuk para pelanggar protokol kesehatan tersebut.

"Yang paling penting yang saya ingin fokuskan, Pilkada ini telah pemerintah putuskan untuk dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tetapi, protokol kesehatan itu juga harus dibarengi dengan payung hukum yang kuat, terhadap sanksi atas pelanggar-pelanggar dari protokol kesehatan ini," tegasnya.

Sebab, ketika protokol kesehatan ditetapkan tanpa payung hukum yang kuat, maka yang terjadi di lapangan adalah masyarakat seperti tak takut untuk melanggar aturan.

"Kita lihat dalam beberapa waktu ini seketika masa kampanye telah dijalankan protokol kesehatan diberlakukan tetapi penerapan di lapangan lemah. Kemudian pemberian sanksinya juga berjenjang, sehingga itu menjadi tidak efektif," ungkapnya.

"Nah ini perlu perbaikan dalam hal ini," demikian Eddy Soeparno.

Selain Eddy, turut hadir secara fisik dan virtual narasumber webinar fraksi PAN tersebut. Antara lain peneliti Perludem Titi Anggraini, Komisioner KPU Ilham Saputra, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus, Ketua PWM DIY Gita Danupranata, dan Dekan FISIP UMY Titin Purwaningsih.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Kemenag Susun Naskah Khutbah Jumat Untuk Masjid-masjid, Jaminan Berkualitas Dan Bermutu
Politik

Kemenag Susun Naskah Khutbah..

25 November 2020 00:44
Heran Asing Berperan Lebih Di Indonesia, Megawati: Pak Nadiem Please, Kasih Kesempatan Anak-anak Kita
Politik

Heran Asing Berperan Lebih D..

25 November 2020 00:11
Megawati: Abad Ini Indonesia Kekurangan Tokoh Dunia, Kenapa Ya?
Politik

Megawati: Abad Ini Indonesia..

25 November 2020 00:06
Genjot Sektor Pariwisata Di Tengah Pandemi, Kemenparekraf Beri Stimulus Ke Pelaku Usaha
Politik

Genjot Sektor Pariwisata Di ..

24 November 2020 23:31
Debat Tahap II, Irman Yasin Limpo: Digitalisasi Pemerintahan Masih Sekadar Komputerisasi
Politik

Debat Tahap II, Irman Yasin ..

24 November 2020 23:13
Yusril: Pembentukan Tim Independen Positif Untuk Tampung Aspirasi Publik Pada Turunan UU Ciptaker
Politik

Yusril: Pembentukan Tim Inde..

24 November 2020 22:45
Untuk Perkembangan SDM Dan Infrastruktur, Masyarakat Papua Dukung Otsus Berlanjut
Politik

Untuk Perkembangan SDM Dan I..

24 November 2020 22:11
Hensat: Bagus Kalau Ada Pemimpin Islam Tersinggung Dengan Omongan JK
Politik

Hensat: Bagus Kalau Ada Pemi..

24 November 2020 21:25