Moeldoko Ingatkan Gatot Dkk Jangan Ganggu Stabilitas Politik, PKS: Kasihan Pak Jokowi, Pembantunya Bikin Ruang Publik Jadi Kerdil

Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko/Net

Pernyataan keras Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang memperingatkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) agar tidak menggangu stabilitas politik nasional terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan sebagian.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera merasa sedih dan prihatin dengan ucapan dari pembantu Presiden tersebut. Sebab, demokrasi akan selalu bising karena kebebasan berpendapat berkumpul berserikat dijamin konstitusi.

"Jalan demokrasi memang bising. Saya sedih jika pejabat kita komen kayak gini. Membuat ruang publik jadi kerdil dan tidak mencerahkan," ujar Mardani Ali Sera saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (3/10).

Mardani justru kasihan dengan Presiden Jokowi karena ada pembantunya mengeluarkan statement yang kerdil. Menurutnya, KAMI juga ormas lainnya mempunyai hak yang sama untuk menyuarakan aspirasinya di alam demokrasi.

"Kasihan Pak Jokowi kalau pembantunya seperti ini. Dan bagus karena semua bisa dikontestasi dan enggak perlu dilihat niatnya apa. Wong dukung Jokowi juga enggak apa, oposisi juga boleh," kata Mardani Ali Sera.

"KAMI seperti ormas lainnya punya hak untuk bersuara dan bekerja untuk Indonesia selama sesuai dengan aturan yang berlaku," imbuhnya menegaskan. 

Diberitakan sebelumnya, Kepala KSP Moeldoko menyebut keberadaan KAMI yang belakangan terus mendeklarasikan diri di sejumlah daerah hanya sekumpulan orang yang memiliki kepentingan.

Salah satu Presidium KAMI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo sering menghadiri acara KAMI di daerah. Dan beberapa kali mendapat penolakan.

Moeldoko tidak menampik keberadaan KAMI membuat suhu politik memanas. Oleh karena itu, pihaknya tak mau ambil pusing dengan bersikap berlebihan.

"Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU, terus ada apa lagi, kan? Kami tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan karena itu bagian dari demokrasi. Tetapi, jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik," tegas mantan Panglima TNI ini.

"Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," sambungnya.

Kolom Komentar


Video

Ular Piton 3,5 Meter Ditangkap Usai Mangsa Ternak Warga Boyolali

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Sari Rogo Dan Kerikil Agrowisata Unila

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Anies Baswedan Positif Covid-19

Selasa, 01 Desember 2020

Artikel Lainnya

Edhy Prabowo Dikonfrontasi Soal Barang Bukti Yang Dibeli Di AS
Politik

Edhy Prabowo Dikonfrontasi S..

03 Desember 2020 18:48
Taiwan Tutup Akses Masuk PMI, Komisi IX DPR: Pekerja Migran Harusnya Swab PCR, Bukan Rapid Test
Politik

Taiwan Tutup Akses Masuk PMI..

03 Desember 2020 18:13
iPol Indonesia Luncurkan Aplikasi Kawal Suara Pilkada
Politik

iPol Indonesia Luncurkan Apl..

03 Desember 2020 17:57
Ketum YRKI Pastikan Memilih Kotak Kosong Adalah Hak Konstitusional, Bukan Golput
Politik

Ketum YRKI Pastikan Memilih ..

03 Desember 2020 17:55
BK DPRD DKI Didesak Panggil Fraksi PSI Yang Dianggap Bikin Gaduh
Politik

BK DPRD DKI Didesak Panggil ..

03 Desember 2020 17:31
Rapat Konsultasi Dengan Wapres, Ketua DPD Laporkan 4 Wilayah Yang Layak Jadi Provinsi Baru
Politik

Rapat Konsultasi Dengan Wapr..

03 Desember 2020 17:31
Berperan Dalam Pertemukan Jokowi-Prabowo, Dasco Berpotensi Dipilih Gerindra Duduki Kursi Menteri KKP
Politik

Berperan Dalam Pertemukan Jo..

03 Desember 2020 17:20
Demo, Kampanye, Kerumunan HRS Dianggap Jadi Sebab Kenaikan Kasus Covid-19, Gde Siriana: Liburannya Kok Tidak Disebut?
Politik

Demo, Kampanye, Kerumunan HR..

03 Desember 2020 17:05