Said Abdullah menjelaskan bahwa dana yang dimaksud adalah penyertaan modal negara (PMN) ke PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebagai holding BUMN.
"Jadi yang dikasih PMN adalah BPUI, sebagai induk perusahaan BUMN-BUMN asuransi dan pembiayaan. BPUI dan OJK akan membantu restrukturisasi Jiwasraya†kata Said Abdullah kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/10).
Said Abdullah juga menegaskan bahwa dana puluhan triliun yang diberikan kepada BPUI itu tidak cukup untuk menutupi permasalahan Jiwasraya.
“PMN ini tidak akan mencukupi kalau digunakan untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya yang ekuitasnya minus Rp 30-an triliun,†katanya.
Menurutnya, masalah pelik yang dialami Jiwasraya telah masuk ke ranah hukum. Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk merampungkannya.
“Sehingga PMN Rp 22 triliun ini tidak mengabaikan tanggung jawab hukum yang nantinya akan ditanggung oleh Jiwasraya bila sudah ada keputusan hukum tetap. Jadi kita harus membedakan jalur hukum dan jalur penyehatan Jiwarsaya,†ucapnya.
Lebih lanjut, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP ini kembali menekankan bahwa dana PMN dari APBN tersebut bukan untuk Jiwasraya, melainkan diserahkan kepada BPUI.
“Untuk investasi yang akan dilakukan oleh BPUI. Keputusan hukum yang bersifat final akan menjadi atensi pemerintah untuk menjalankannya, termasuk mengedepankan hak-hak para pemegang polis,†katanya.
“Sejalan dengan proses hukum, pemerintah bersama OJK terus berupaya melakukan berbagai hal, salah satunya restrukturisasi Jiwasraya, mulai dari utang, penataan aset, hingga evaluasi terhadap investasi yang dilakukan oleh Jiwasraya,†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meluruskan mengenai polemik suntikan dana Rp 22 triliun untuk penyelamatan Jiwasraya. 
