'Jangan Sok-sokan Me-lockdown' Tampakkan Jokowi Bertentangan Dengan Kepala Daerah

Presiden Jokowi/Net

Pernyataan Presiden Joko Widodo soal jangan sok-sokan untuk me-lockdwon disayangkan banyak pihak.

Seperti Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah yang mengaku menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi tersebut.

"Sangat disayangkan statemen ini, secara politik menampakkan pertentangan dengan kepala daerah yang lakukan pembatasan," ujar Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/10).

Dedi pun menilai, komunikasi Presiden Jokowi sangat jelas berdampak buruk bagi publik.

"Publik terombang-ambing dengan kebijakan pandemi, dan berpotensi melawan kebijakan gubernur yang ambil langkah PSBB, semisal DKI Jakarta," kata Dedi.

Selain itu kata Dedi, Presiden Jokowi pun juga akan dianggap tidak konsisten dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Presiden akan dianggap tidak konsisten dalam penanganan, sekaligus menghambat upaya daerah yang seharusnya otonom mengambil langkah strategis," terang Dedi.

Dengan demikian, Dedi menyarankan agar Presiden Jokowi keluar dari zona kontestasi dengan Gubernur.

"Bagaimanapun ia tetap Presiden yang memimpin seluruh kepala daerah, untuk itu perlu adanya dukungan satu suara dalam mengambil langkah pencegahan," pungkas Dedi.

Diketahui, melalui video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu (3/10) malam, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah memastikan kesehatan masyarakat tetap menjadi yang nomor satu diutamakan. Namun, pilihan itu bukan berarti harus mengorbankan masalah ekonomi.

“Karena jika kita mengorbankan ekonomi, itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang. Ini sekali lagi, kita harus mencari keseimbagan yang pas,” ujar Presiden Jokowi dalam video yang dilihat Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/10).

Atas alasan itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk tidak sok-sokan dalam mengambil kebijakan.

Dia tidak ingin pemerintah daerah mengambil langkah ekstrem dengan memberlakukan lockdown yang akan mematikan ekonomi warga.

"Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat," tegasnya.

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Polling 24 Tokoh Harapan, bersama Arief Poyuono dan Jerry Massie

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Kunjungan Presiden Jokowi di NTT Undang Kerumunan Massa

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021

Artikel Lainnya

Gugatan Pilkada Tapsel Ditolak, Nasdem Hormati Putusan MK
Politik

Gugatan Pilkada Tapsel Ditol..

26 Februari 2021 07:54
Warisan Teramat Kelam Kepolisian Satu Persatu Harus Dibersihkan Kapolri Listyo Sigit
Politik

Warisan Teramat Kelam Kepoli..

26 Februari 2021 07:10
Ahmad Basarah Dukung Evi Nusanty Pimpin Organisasi Keluarga Putra Putri Polri
Politik

Ahmad Basarah Dukung Evi Nus..

26 Februari 2021 04:48
Muannas Alaidid Dirikan Komnas PMH
Politik

Muannas Alaidid Dirikan Komn..

26 Februari 2021 04:16
Di Hadapan BPH Migas, Ratna Juwita Protes Kriteria Anggota Komite
Politik

Di Hadapan BPH Migas, Ratna ..

26 Februari 2021 03:37
AHY Dinilai Gagal Memimpin Demokrat, BMI: Pandangan Ini Berlawanan Dengan Fakta
Politik

AHY Dinilai Gagal Memimpin D..

26 Februari 2021 02:29
Rektor DO Mahasiswa Karena Didemo, Nasdem: Seharusnya Dia Bersyukur, Kampus Ada Dinamika
Politik

Rektor DO Mahasiswa Karena D..

26 Februari 2021 01:15
KNPD: Inkonstitusional, Desakan KLB Tidak Sesuai AD/ART Partai Demokrat
Politik

KNPD: Inkonstitusional, Desa..

26 Februari 2021 00:49