Perbaiki Gugatan, Rizal Ramli: Kami Minta Pak Hakim Betul-betul Buka Mata

Begawan ekonomi Dr. Rizal Ramli/Rep

Sidang permohonan gugatan uji materi Pasal 222 UU 7/2017 terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential trasehold/PT) oleh tokoh bangsa yang juga begawan ekonomi Dr. Rizal Ramli dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Agenda sidang yang berlangsung hari ini mendengarkan perbaikan permohonan yang dibacakan oleh kuasa hukum pemohon secara virtual.

Perbaikan permohonan tersebut diantaranya meliputi, pertama terkait kedudukan hukum yang ditegaskan pada legal standing pemohon I Rizal Ramli, dan kedua mengenai putusan MK yang menguji konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017.

Untuk menguji pasal yang dianggap bermasalah tersebut, RR bersama kuasa hukumnya memperbaiki batu uji UU lewat sejumlah pasal di dalam UUD 1945. Diantaranya, Pasal 6a ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5; Pasal 22e ayat 1; Pasal 28c ayat 2; Pasal 28d ayat 3; dan Pasal 28j ayat 1.

Dalam kesempatan tersebut, Rizal Ramli menyatakan, PT 20 persen yang diatur di dalam Pasal 222 UU Pemilu bukan hanya merugikan dirinya secara pribadi, tapi juga merugikan masyarakat Indonesia yang mempunyai hak pilih.

"Kita bisa lebih baik, Pak Hakim, dari segala hal. Dari segi kemakmuran, dari segi kesejahteraan. Tetapi, rakyat Indonesia tidak punya kesempatan untuk memilih karena aturan trasehold ini yang basisnya kriminal," ungkapnya dalam Sidang Panel yang digelar virtual melalui akun Youtube MK, Senin (5/10).

Merujuk kepada pembukaan UUD 1945, sosok yang kerab disapa RR ini menegaskan tujuan dari proses demokrasi yang seharusnya tidak terlepas dengan tujuan berbangsa dan bernegara. Bukan justru dimanfaatkan untuk mencari keuntungan oleh segelintir orang lewat PT 20 persen.

"Kita berbangsa, merdeka, untuk mencerdaskaan bangsa kita dan memakmurkan bangsa kita. Tetapi karena sistem money politic ini yang sekrupnya adalah trasehold sulit mencapai tujuan kemerdekaan seperti ini," ungkapnya.

Karena itu, mantan Menko Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) era Presiden Gus Dur ini meminta Hakim Konstitusi memutus secara adil gugatan yang dia layangkan.

"Jadi kami betul-betul minta Pak Hakim coba mohon betul-betul bisa terbuka matanya. Indonesia ketinggalan kok dibandingin negara lain. Negara lain sudah enggak pakai trasehold-trasehold-an, 48 negara. Kok kita ketinggalan zaman amat begitu," demikian RR.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Terima Audiensi Pengusaha Warteg, Komisi VI FPDIP Minta Satpol PP Lebih Ramah
Politik

Terima Audiensi Pengusaha Wa..

05 Maret 2021 23:33
Ketum PGK: Tidak Boleh Ada Campur Tangan Kekuasaan Untuk Mencaplok Kepemimpinan Parpol
Politik

Ketum PGK: Tidak Boleh Ada C..

05 Maret 2021 23:13
Ketua Majelis Tertinggi Demokrat: Syarat KLB Tidak Terpenuhi
Politik

Ketua Majelis Tertinggi Demo..

05 Maret 2021 22:25
Bandingkan Pengambilalihan PDIP Di Zaman Orba, Saiful Mudjani: Sekarang Ironi Luar Biasa
Politik

Bandingkan Pengambilalihan P..

05 Maret 2021 22:06
SBY: Demokrat Dan Bangsa Indonesia Berkabung
Politik

SBY: Demokrat Dan Bangsa Ind..

05 Maret 2021 22:03
AHY: Sejak Awal, Motif KSP Moeldoko Ingin Mengambil Alih Kepemimpinan Partai Demokrat
Politik

AHY: Sejak Awal, Motif KSP M..

05 Maret 2021 21:39
DPC Demokrat Sukoharjo Usut Kabar Kader Hadiri KLB Ilegal
Politik

DPC Demokrat Sukoharjo Usut ..

05 Maret 2021 20:37
Airlangga Harap Rapimnas Golkar Hasilkan Keputusan Strategis Untuk 2024
Politik

Airlangga Harap Rapimnas Gol..

05 Maret 2021 20:24