Sebagai seorang kepala negara, pernyataan tersebut pun disesalkan lantaran tak menyebut secara spesifik sosok atau wilayah yang dimaksud Jokowi. Hal ini menimbulkan tafsir liar di tengah masyarakat.
"Saya kira mesti tunjuk nama, karena itu bisa ambigu dan multitafsir kepada siapa? Presiden harus jelas, jangan hanya menuduh yang bukan-bukan," ujar pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/10).
Presiden merupakan kepala negara yang memiliki tanggung jawab kepada para kepala daerah. Oleh karenanya, Saiful Anam menduga ada pembangkangan yang terjadi di lingkup daerah terhadap arahan presiden dalam penanggulangan Covid-19.
"Saya kira kalau
leadership presiden cukup baik, gubernur, bupati/walikota bakal nurut kok. Tapi kan ini sepertinya gagasan-gagasan presiden tidak didengar. Sehingga kemudian mengungkapkan kepada publik 'jangan sok-soan melockdown'. Yang mau melockdown siapa? Tunjukkan dong!" tegas Saiful.
Sebab Saiful berpandangan, pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi kurang baik jika diarahkan kepada publik. Sebaiknya, Jokowi memperbaiki pola komunikasi hubungan pusat dan daerah.
"Jangan kemudian melempar isu tersebut ke publik, itu sama halnya melontarkan aib presiden sendiri, yakni tidak mampu membendung kebijakan pemerintah daerah," pungkas Saiful.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: