Rizal Ramli: Ini Kesempatan Historis MK Untuk Wariskan Perubahan Penting Indonesia

Eekonom senior, Dr. Rizal Ramli/Rep

Gugatan uji materi ambang batas pencalonan presiden (presidential trasehold/PT) 20 persen yang diajukan ekonom senior, Dr. Rizal Ramli ke Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan bisa dikabulkan. Ini akan menjadi sejarah baru bagi dunia perpolitikan di Indonesia.

Pasalnya, sosok yang kerab disapa RR tersebut mengaku sangat berharap proses politik di Tanah Air bisa demokratis pasca dirinya ikut berjuang begitu lama pada saat era orde baru silam.

"Saya ingin mengajukan trasehold ini, karena merasa dirugikan. Tahun 2009 saya didukung 12 partai yang lolos verifikasi, memiliki wakil-wakil di DPRD sampai 800-900 orang, namanya blok perubahan. Tetapi banyak tidak cukup trasehold-nya," ujar RR dalam sidang panel lanjutan yang disiarkan di akun Youtube MK, Senin (5/10).

"Dan yang dirugikan bukan hanya RR. Saya sendiri menganggap yang paling penting itu untuk bisa mengubah nasib bangsa dan negara kita," sambungnya.

Lebih lanjut, RR menilai PT 20 persen tidak berkesesuaian dengan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45), yang menyatakan tujuan berbangsa dan negara ketika merdeka adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memakmurkan bangsa.

"Tetapi karena sistem money politic ini, yang sekrupnya adalah trasehold, sulit mencapai tujuan kemerdekaan seperti ini," ungkapnya.

Sedari muda, RR telah berusaha untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia dengan berbayai cara. Hingga saat ini, dia pun mengaku akan terus berjuang dengan meminta Hakim Konstitusi memahami maksud gugatan PT 20 persen yang dilayangkannya   

"Saya dari muda, Pak Hakim, berjuang supaya Indonesia jadi demokratis. Saya dipenjara satu setengah tahun di penjara militer dan Sukamiskin. Kemudian saya bikin gerakan anti kebodohan, supaya anak-anak usia 6 tahun 12 tahun yang tidak mampu bersekolah bisa bersekolah. Saya perjuangkan undang-undang wajib belajar," kata mantan Menko Ekuin era Presidem Gusdur itu.

"Pak Hakim, saya kepingin mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Ini kesempatan historis Pak Hakim bisa mewariskan perubahan yang penting buat Indonesia," demikian Rizal Ramli.

Pada Senin (5/10), Mahkamah Konsttusi (MK) Melanjutkan sidang gugatan uji materi Undang-undang (UU) 7/2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya terkait Pasal 222 mengenai ambang batas pencalonanan presiden atau Presidential Trasehold (PT) 20 persen.

Sidang lanjutan gugatan dengan nomor perkara 74/PUU-XVIII/2020 yang dilakukan secara virtual ini dipimpin oleh Majelis Hakim Penel MK Arief Hidayat bersama dua anggota Majelis Hakim Panel Suhartoyo dan Daniel Yusmic P Foekh.

Sidang panel lanjutan gugatan uji materi yang diajukan Begawan Ekonomi Dr. Rizal Ramli ini beragendakan mendengarkan perbaikan permohonan gugatan. Diantaranya meliputi, kedudukan hukum yang ditegaskan pada legal standing pemohon I Rizal Ramli, dan kedua mengenai putusan MK yang menguji konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017.

Untuk menguji Pasal yang dianggap bermasalah tersebut, RR bersama kuasa hukumnya memperbaiki batu uji UU lewat sejumlah pasal di dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Diantaranya, pasal 6a ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5; pasal 22e ayat 1; pasal 28c ayat 2; pasal 28d ayat 3; dan pasal 28j ayat 1.

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet

Selasa, 13 April 2021
Video

Jendela Usaha • Laris Manis Saat Ramadhan Dengan Olahan Kolang Kaling

Rabu, 14 April 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Apa Kabar Asia Timur?

Rabu, 14 April 2021

Artikel Lainnya

Soal Reshuffle, Gerindra Pastikan Tak Mau Intervensi Presiden Jokowi
Politik

Soal Reshuffle, Gerindra Pas..

14 April 2021 17:57
Pengurus PPP Sambangi DPP PKS Saat Ramadhan, Ini Yang Akan Dibahas
Politik

Pengurus PPP Sambangi DPP PK..

14 April 2021 17:56
Vaksinasi Tidak Batalkan Puasa, Warga Yang Sudah Terjadwal Tak Perlu Ragu
Politik

Vaksinasi Tidak Batalkan Pua..

14 April 2021 17:44
Jadi Tokoh Parpol Paling Diinginkan Jadi Presiden 2024, Golkar: Aspirasi Arus Bawah Semakin Meluas
Politik

Jadi Tokoh Parpol Paling Dii..

14 April 2021 17:23
Ketum PAN: Kebijakan Impor Muncul Dari Perilaku Pemburu Rente
Politik

Ketum PAN: Kebijakan Impor M..

14 April 2021 17:20
23 Tahun Reformasi, Zulhas Sedih Lihat Supermarket Penuh Barang Impor
Politik

23 Tahun Reformasi, Zulhas S..

14 April 2021 16:59
Panitia PON Papua Diminta Antisipasi Dua Masalah Non Teknis
Politik

Panitia PON Papua Diminta An..

14 April 2021 16:51
Propam Luncurkan Aplikasi Pelaporan, Pimpinan Komisi III: Lapor, Kalau Ada Polisi Tidak Disiplin
Politik

Propam Luncurkan Aplikasi Pe..

14 April 2021 16:50