UU Ciptaker Sudah Sah, Pertanggungjawaban Jokowi Akan Diminta Hingga Akhirat

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10) mendapat tentangan dari kelompok buruh. UU ini dianggap akan menjadi kendala dalam ketenagakerjaan hingga akan menimbulkan masalah lingkungan.

Namun demikian, nasi telah menjadi bubur. Bagaimanapun 7 dari 9 fraksi yang ada di DPR sudah menyetujui dan RUU ini sah. Kini UU tinggal menunggu dimasukkan lembaran negara untuk mulai berlaku.

Bagi Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, UU Ciptaker bukan hanya jadi masalah bagi buruh. Melainkan ada sejumlah masalah lain yang tertuang dalam 186 Pasal dan 15 Bab dalam UU Cipta Kerja tersebut.

“UU Omnibus Law telah disahkan. Ini bukan hanya soal buruh, melainkan soal kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat. Tak bisa saling berharap dalam perjuangan,” tekannya kepada redaksi, Selasa (6/10).

Terlepas dari pengesahan itu, Iwan Sumule memastikan bahwa pemimpin negeri ini akan dituntut pertanggungjawabannya atas apa yang telah dilakukan terhadap rakyat saat memimpin.

Setiap pemimpin memang dituntut untuk mengambil kebijakan yang membawa perubahan bagi negerinya. Namun keputusan itu harus dipastikan membawa perubahan yang mengarah ke maslahat atau perbaikan bagi rakyat.

Jika keputusan membawa perubahan yang membawa mudarat atau kerusakan, maka pemimpin itu tidak ubahnya sedang melakukan pengrusakan.

“Ia adalah mudarat yang diatasnamakan perubahan. Padahal dalam Alquran surah al A'raf ayat 56 ada petikan, ‘wala tufsidu fil ardi’, yang artinya janganlah kalian melakukan fasad atau pengrusakan di muka bumi,” urainya.

Untuk itu, sambung Iwan Sumule, seorang penguasa harus berlaku adil. Adil sudah harus dimulai sejak dari pikiran, apalagi perbuatan. Sebab dusta pemimpin terhadap rakyatnya adalah pengkhianatan yang sangat menyakitkan.

Yang perlu diingat, lanjut Iwan Sumule, pertanggungjawaban tidak melulu harus ditagih di dunia, tapi juga akan dituntut hingga di akhirat nanti oleh Yang Maha Kuasa.

“Jadi Pak Jokowi, kalau tidak sempat di dunia, di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.

Kepastian akan pertanggungjawaban pemimpin itu telah disampaikan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadist yang diriwayatkan Ibnu Umar.

“Nabi Muhammad berkata, ‘setiap kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban’. Penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Detik-detik Terakhir Ustaz Tengku Zulkarnain

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Akhir Ramadan, Wagub Ariza Ajak Masyarakat Doakan Palestina
Politik

Akhir Ramadan, Wagub Ariza A..

12 Mei 2021 18:10
Menteri Agama: Idulfitri Saat Pandemi Makin Perkuat Nilai Kemanusiaan
Politik

Menteri Agama: Idulfitri Saa..

12 Mei 2021 17:20
Perlu Anggaran Khusus Untuk Jadikan Ekonomi Hijau Tak Sekadar Wacana
Politik

Perlu Anggaran Khusus Untuk ..

12 Mei 2021 16:35
Ketua Senator Imbau Warga Shalat Idulfitri Di Rumah Masing-masing
Politik

Ketua Senator Imbau Warga Sh..

12 Mei 2021 16:14
Pemda Diminta Taat Instruksi Mendagri Soal Penutupan Tempat Wisata
Politik

Pemda Diminta Taat Instruksi..

12 Mei 2021 15:30
Kritik Kenaikan PPN, Indef: Berburu Di Hutan Dulu, Kalau Habis Baru Ke Kebun Binatang
Politik

Kritik Kenaikan PPN, Indef: ..

12 Mei 2021 15:13
Di Bandara Soetta, Puan Maharani: Jangan Sampai Kecolongan Pergerakan Covid-19
Politik

Di Bandara Soetta, Puan Maha..

12 Mei 2021 14:30
Tak Sekadar Kecam, Demokrat Dorong Indonesia Gelar KTT OKI Sikapi Kekerasan Israel
Politik

Tak Sekadar Kecam, Demokrat ..

12 Mei 2021 14:20