Pemerintah Acuhkan Penolakan Rakyat Terhadap Omnibus Law, Din Syamsuddin: Itu Kediktatoran Konstitusi

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>

LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kamis, 08 Oktober 2020, 15:19 WIB

Pemerintah Acuhkan Penolakan Rakyat Terhadap Omnibus Law, Din Syamsuddin: Itu Kediktatoran Konstitusi

Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsuddin/Net

Sikap acuh pemerintah dalam merespons aspirasi dari berbagai elemen masyarakat hingga mahasiswa yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja merupakan bentuk kediktatoran konstitusional.

BERITA TERKAIT:

Pasalnya, ciri pemerintahan yang diktator tidak memperdulikan sama sekali kritik dan aspirasi masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsuddin saat mengisi webinar bertajuk "UU Cipta Kerja Nestapa Bagi Para Pekerja", Kamis (8/10).

"PP Muhammadiyah, PBNU, MUI, dan masih banyak elemen masyarakat lainnya yang menolak UU Cipta Kerja tapi semuanya tidak digubris oleh pemerintah," ujar Din Syamsuddin.

"Inilah yang dapat dipandang sebagai constitutional dictatorship atau kediktatoran konstitusional, sebuah pemusatan kekuasaan," sambungnya.

Menurut Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini, realitas kediktatoran konstitusional yang terjadi saat ini bisa mengancam keberlangsungan atau masa depan bangsa Indonesia.

"Ini yang tengah terjadi di bangsa ini. Ini sungguh berbahaya untuk bangsa ini," pungkasnya.

Selain Din Syamsuddin, turut hadir dalam diskusi daring tersebut antara lain Anggota DPR Frkasi PKS Mulyanto, Wakil Presiden KSPI Iswan Abdullah, Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dan pengamat politik Rocky Gerung.