Oleh karenanya, rentetan demo yang dilakukan buruh dan mahasiswa yang puncaknya dilakukan hari ini menyasar Istana Negara untuk bertemu kepala negara.
Namun sayang, sejak Kamis pagi (8/10), Presiden Joko Widodo memilih terbang ke Kalimantan Tengah untuk meninjau lumbung pangan.
Hal inilah yang memantik massa, termasuk para politisi yang menganggap sikap Jokowi seakan lari dari tanggung jawab.
Seperti yang disampaikan Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief yang ikut bersuara.
"Pak Jokowi pulanglah ke Jakarta, ambil alih tanggung jawab. Lari bukan pilihan," tegas Andi Arief di akun Twitternya.
Diketahui, sikap Presiden yang tidak menemui massa pendemo dari mahasiswa dan buruh memantik emosi. Bahkan di beberapa lokasi, seperti di Harmoni, kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Senen, dan beberapa lokasi lain, aksi berujung ricuh.
Barulah sekitar pukul 21.30 WIB, pemerintah angkat suara mengenai aksi demo buruh dan mahasiswa yang merembet di luar Jakarta, bahkan di luar pulau Jawa.
Namun bukan Presiden Joko Widodo, melainkan pernyataan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Bersama Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Mahfud MD menyesalkan demonstrasi berujung rusuh.
Kepada pihak yang tak sejalan dengan UU Cipta Kerja, Mahfud MD menyarankan agar massa memilih jalur konstitusional, yakni melakukan
judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan menyikapi aksi kerusuhan di beberapa lokasi, Mahfud menegaskan akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Demi ketertiban dan keamanan, pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat. Pemerintah akan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku atau aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal," tegas Mahfud MD di kantornya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Satu-satunya harapan buruh soal polemik omnibus law UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR dan pemerintah pada Senin lalu (5/10) adalah ketegasan Presiden Joko Widodo. 
BERITA TERKAIT: