Demo Pengesahan UU Ciptaker, GMNI Soroti Pasal Bank Tanah Dan Kebakaran Hutan

Demonstrasi aktivis DPP GMNI/RMOL

Aksi yang digelar DPP GMNI mengajukan sembilan poin tuntutan kepada Pemerintah dan DPR RI.

Dari sembilan tutuntan itu, GMNI menyoroti tentang skema Bank tanah yang tertuang pada pasal 127 Undang Undang Cipta Kerja.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi DPP GMNI, Aru Pratama MS mengatakan, pasal tersebut justru memperparah ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.

"Bank Tanah diberikan hak pengelolaan untuk memberikan Hak Pakai, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan kepada pihak lain selama 90 tahun. Padahal saat ini, 1 persen Penduduk Indonesia menguasai 68 persen tanah di Indonesia," tutur Aru, Kamis (8/10).

Selain itu pasal tersebut, dijelaskan Aru, tuntutan DPP GMNI juga tentang UU 23/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang mana dapat menjerat pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) justru dihapus oleh Pemerintah dan DPR RI melalui UU Cipta Kerja.

"Penghapusan redaksi “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” pada Pasal 88 UU PPLH, sehingga Pasal 88 tersisa “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya,” jelas Aru.

Oleh karena itu pengesahan UU Cipta Kerja ini, tegas Aru, terkesan dipaksakan.

Sebab, di saat semua elemen bangsa sedang berjuang melawan Covid-19, pemerintah dan DPR tetap melakukan sidang pengesahan UU tersebut.

GMNI, ditegaskan Aru, menganggap Pemerintah dan DPR bersama oligarki merupakan lawan bersama.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Dituding Terlibat Ekspor Benur, Begini Jawaban Berkelas Calon Wakil Walikota Tangsel
Politik

Dituding Terlibat Ekspor Ben..

29 November 2020 00:26
Akui Golkar Terlambat Beri Dukungan, Mantan Anggota DPR RI Yakin Paslon Hermes Bisa Menang
Politik

Akui Golkar Terlambat Beri D..

29 November 2020 00:00
Sikapi Kekerasan Sigi, Cak Nanto: Tokoh Bangsa Harus Turun Gunung Tenangkan Umat
Politik

Sikapi Kekerasan Sigi, Cak N..

28 November 2020 23:00
Terkait Pembunuhan Di Sigi, Menag Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku
Politik

Terkait Pembunuhan Di Sigi, ..

28 November 2020 21:46
Jelang Pilkada, Gerindra Harus Antisipasi Kampanye Negatif Edhy Prabowo Ditangkap KPK
Politik

Jelang Pilkada, Gerindra Har..

28 November 2020 21:25
Kutuk Pembunuhan Satu Keluarga Di Sigi, GMNI: Polisi Harus Cari Dalangnya
Politik

Kutuk Pembunuhan Satu Keluar..

28 November 2020 20:58
Tetap Pasang Baliho Habib Rizieq, Warung Makar Milik Tokoh Tionghoa Akhirnya Ditutup
Politik

Tetap Pasang Baliho Habib Ri..

28 November 2020 20:56
DPD Partai Golkar DKI Jakarta Tutup Pendidikan Politik 2020, Acara Serupa Akan Terus Digalakkan
Politik

DPD Partai Golkar DKI Jakart..

28 November 2020 20:52