Enam Gubernur Menolak UU Ciptaker, Kader PDIP: Kok Lucu?

Anggota Komisi IX DPR RI ini mengurai bahwa pada dasarnya kepala daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat yang harus tunduk terhadap kebijakan pusat.

Sehingga menjadi aneh jika kemudian pemerintah daerah berseberangan dengan kebijakan pusat.

“Posisi hukumnya di mana itu? Dia sebagai negara kan, pemerintahan itu kan ada di pusat dan daerah jadi satu kesatuan. Saya enggak tahu, saya bukan ahli hukum ya. Apakah itu diwenangkan untuk membuat (penolakan)?” ujar Rahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/10).

Politisi asal Jawa Tengah ini justru merasa lucu jika kemudian ada gubernur yang menolak melaksanakan UU.

“Saya jadi lucu ni, apakah gubernur itu menolak uu. Kan satu kesatuan antara pusat dan daerah,” sambungnya.

Namun demikian, jika yang dilakukan gubernur sebatas meneruskan aspirasi rakyat ke presiden, maka itu bisa dipahami.

“Tapi kalau mewakili pemerintah untuk menolak saya jadi lucu juga,” demikian Rahmad.

Tercatat sebanyak 6 gubernur melakukan penolakan atas UU Cipta Kerja. Penolakan dilakukan untuk melanjutkan aspirasi dari para demonstran yang kemarin, Kamis (8/10) berunjuk rasa.

Mereka adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Gubenur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur DKI Anies Baswedan