“UU Cipta Kerja merupakan UU
all embracing acts yang memuat lintas sektoral dan lintas administrasi pemerintah (pusat dan daerah) yang rumit dan multidisiplin hukum administrasi, hukum pidana, ilmu ekonomi dan keuangan, serta perpajakan,†kata Gurubesar Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Prof Romli Atmasasmita kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/10).
Menurut Prof Romli, UU Cipta Kerja merupakan bentuk baru dalam sistem perundang-undangan di Indonesia di mana UU memuat satu objek tertentu saja. Selain itu, ada dampak positif bagi pembangunan nasional khusus bidang ekonomi berkelanjutan.
UU Cipta Kerja ini, jelasnya, memangkas proses perizinan usaha nasional dan mulinasional sehingga tidak menguntungkan pelayanan birokrasi yang terbukti korup dan suap. Hal itu ia ungkapkan berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari periode 2004 sampai dengan tahun 2019, yang menyebut ada 945 kasus korupsi di eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Namun di sisi lain, mantan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional inii mengatakan UU Cipta Kerja memerlukan sedikitnya 39 PP yang harus diselesaikan dan harus bersifat pasti dan jelas.
“Sehingga (pengaplikasiannya) memerlukan waktu yang relatif lama agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja,†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Ada banyak manfaat dalam omnibus law UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI bersama dengan pemerintah. 
