Fahira: Mungkin Pertumbuhan Ekonomi Bisa Naik, Tapi Semu

Anggota DPD RI, Fahira Idris/Net

Usulan penundaan pembahasan RUU Cipta Kerja sempat disuarakan Dedan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebelum akhirnya tetap disahkan dalam rapat paripurna, Senin lalu (5/10).

Bagi anggota DPD RI Fahira Idris, keinginan untuk memperbaiki iklim investasi sah-sah saja dilakukan pemerintah untuk mempercepat kesejahteraan.

“Namun jika niat tersebut dicapai dengan meniadakan aturan-aturan lain yang juga sangat penting, maka mungkin saja pertumbuhan ekonomi naik, tetapi berpotensi semu karena tidak merata dinikmati seluruh rakyat,” kata Fahira dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/10).

Secara khusus, Fahira menyoroti substansi perubahan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. DPD RI, kata dia, telah menyampaikan analisa substansi dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap norma-norma baru yang diusulkan dalam RUU Cipta Kerja. DPD RI bahkan mengusulkan untuk kembali ke UU eksisting atau dicabut dari RUU Cipta Kerja.

Penolakan DPD RI terhadap kluster UU Ketenagakerjaan juga telah disampaikan Ketua PPUU mewakili DPD pada Rapat Kapoksi dengan Pimpinan DPR RI. Namun sayang, permintaan DPD RI secara kelembagaan untuk menghentikan dan menunda pembahasan omnibus law Cipta Kerja sampai pandemi Covid-19 berakhir, belum berhasil dikabulkan oleh DPR dan pemerintah.

“Kesulitan DPD RI memuluskan usulannya untuk diakomodir dalam proses pembentukan RUU Cipta Kerja ini disebabkan keterbatasan kewenangan. Sebagai lembaga negara, seharusnya kelak DPD RI diberikan kewenangan yang cukup dalam pengambilan keputusan,” tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

PKS: Wajar Jokowi Kecewa Karena Penanganan Covid-19 Cenderung Politis
Politik

PKS: Wajar Jokowi Kecewa Kar..

30 November 2020 18:54
Muhammadiyah Minta Polisi Dan Kemenag Turun Tangan Telusuri Video Adzan 'Hayya 'Alal Jihad'
Politik

Muhammadiyah Minta Polisi Da..

30 November 2020 18:37
Lewat Peraturan Menkeu, Pemerintah Bebaskan Pajak Impor Vaksin Covid-19
Politik

Lewat Peraturan Menkeu, Peme..

30 November 2020 18:35
Tito Kembali Ingatkan Kepala Daerah Lindungi Warganya Dari Covid-19
Politik

Tito Kembali Ingatkan Kepala..

30 November 2020 18:07
DPR Minta Pemerintah Batalkan Calling Visa Untuk Israel
Politik

DPR Minta Pemerintah Batalka..

30 November 2020 17:29
Antisipasi Banjir, Menko Luhut Gelar Tactical Floor Game Ala Militer
Politik

Antisipasi Banjir, Menko Luh..

30 November 2020 17:18
Haul Di Tangerang Sepelekan Prokes, Fadli Zon Sindir Jokowi Dan Mahfud MD
Politik

Haul Di Tangerang Sepelekan ..

30 November 2020 17:03
Masyarakat Dikejutkan Dengan Video Adzan Seruan Jihad
Politik

Masyarakat Dikejutkan Dengan..

30 November 2020 16:57