GAMKI Minta Food Estate Jadi Proyek Percontohan Korporasi Petani

Sekum PP GAMKI, Sahat Martij Philip Sinurat/RMOL

Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia mengapresiasi ide Presiden Joko Widodo terkait pentingnya membentuk korporasi petani dan nelayan di Indonesia.

Saat rapat terbatas pada Selasa (6/10) lalu, Jokowi mengaku heran jajara kabinetnya belum membentuk korporasi nelayan dan petani seperti di Spanyol dan Malaysia.

Jokowi bahkan menyampaikan di hadapan pembantunya sejak beberapa tahun lalu untuk membentuk korpoasi petani dan nelayan.

Sekretaris Umum PP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan, bergabungnya nelayan dan petani dalam korporasi bersama sangat penting untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, juga dapat mengurangi peluang penguasan korporasi besar yang selama ini sudah eksis.

"Bergabungnya petani ataupun nelayan dalam suatu korporasi bersama sangat penting untuk meningkatkan daya saing serta mengurangi kemungkinan oligopoli dari korporasi-korporasi besar. Korporasi petani atau nelayan ini dapat berupa koperasi ataupun badan usaha lainnya," demikian kata Sahat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (11/10).

Sahat menyoroti kinerja menteri yang terkesan hanya menjadikan petani dan nelatan sebagai penerima bantuan tanpa misi kesenambungan program.

Mantan Ketum GMKI ini juga membenarkan pernyataan Jokowi terkait peran yang dilakukan BUMN, BUMD hingga swasta seharsunya bukan menjadi off taker atau penyerap hasil produksi.

"Sayangnya, selama ini petani ataupun nelayan kesulitan memenuhi modal untuk mengelola bisnis di sektor pertanian ataupun perikanan. Akibatnya mereka harus terikat pinjaman dari tengkulak, bahkan yang lebih ekstrim, petani dan nelayan ini kemudian menjadi buruh tani dan buruh kapal," demikian analisa Sahat.

Secara khusus, Sahat mengingatkan pemerintah agar menjadikan proyek food estate yang dicanangkan Jokowi itu tidak hanya melibatkan korporasi raksasa.

Ditegaskan Sahat, pelaksanaan food estate di beberapa daerah seperti Kalimantan Tengah dan Humbang Hasundutan harus dapat menjadi proyek percontohan korporasi petani.

"Yang paling utama, ada regulasi yang mewajibkan BUMN dan swasta untuk melakukan pendampingan kepada korporasi petani dan nelayan, sehingga kebijakan pemerintah ini dapat berjalan secara nyata di lapangan. Jika tidak menjalankan, maka ada sanksi kepada badan usaha tersebut," demikian kata Sahat.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Al Mentra Institute: Instruksi Mendagri Wujud Konsistensi Pemerintah Lindungi Warga Yang Mulai Abaikan Prokes
Politik

Al Mentra Institute: Instruk..

24 November 2020 05:53
Pendapatan Negara Turun, Aktivis Haris Rusly Pesimis Jokowi Bisa Sampai 2024
Politik

Pendapatan Negara Turun, Akt..

24 November 2020 05:31
Iwan Sumule: APBN Defisit Karena UU Corona Jadi Benteng Pengutil Brankas Negara
Politik

Iwan Sumule: APBN Defisit Ka..

24 November 2020 04:41
Polarisasi Sudah Ada Jauh Sebelum Habib Rizieq Pulang, Jokowi Jangan Diam Saja
Politik

Polarisasi Sudah Ada Jauh Se..

24 November 2020 03:53
Marwan Jafar: Saatnya Fokus Penanganan Covid-19 Agar Energi Bangsa Tak Terbuang Tanpa Makna
Politik

Marwan Jafar: Saatnya Fokus ..

24 November 2020 02:17
Kepada Azis Syamsuddin, Wali Nanggroe Minta MoU Helsinki Segera Dirampungkan Pemerintah
Politik

Kepada Azis Syamsuddin, Wali..

24 November 2020 01:37
Sepakat Dengan JK, Mujahid 212: Rakyat Butuh Pemimpin Komplet Seperti Habib Rizieq
Politik

Sepakat Dengan JK, Mujahid 2..

24 November 2020 00:35
Ketum Paguyuban Pasundan: Penyelenggara Pilkada Harus Jamin Keselamatan Pemilih
Politik

Ketum Paguyuban Pasundan: Pe..

23 November 2020 23:58