Mahfud MD Heran, September Pemerintah Dituding Pro Komunis Dan Oktober Dianggap Pro Kapitalis

Menko Polhukam Mahfud MD/Net

Protes masyarakat yang terjadi dalam dua bulan terakhir membuat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD geleng-geleng kepala.

Pasalnya ada dua tudingan yang mengarah ke pemerintah dan saling bertolak belakang. Pertama adalah tudingan bahwa pemerintah pro dengan kebangkitan komunisme di tanah air.

Tudingan ini memang kerap muncul di bulan September, tepatnya jelang peringatan tragedi G30S/PKI.

Sebulan berselang, pemerintah dituding pro dengan kapitalisme. Tudingan ini muncul siring pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR pada Senin (5/10). Di mana UU Ciptaker dianggap sebagai gelaran karpet merah untuk para investor asing.

“Bulan September dalam ribut-ribut Film G.30.S/PKI Pemerintah dituding pro komunisme. Bulan Oktober karena ribut-ribur UU Ciptaker dituduh pro kapitalisme,” herannya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (11/10).

Dia pu bertanya-tanya, teori apa yang bisa menjelaskan keadaan ini. Apalagi Indonesia menganut ideologi Pancasila.

“Teori apa yang bisa menjelaskan ideologi Pancasila kita? Mungkin kita perlu mempertimbangkan teorinya Fred Riggs tentang ‘Prismatic Society’,” tuturnya.

Prismatic society merupakan teori tentang masyarakat transisi. Setidaknya ada tidak ciri utama dari teori ini. Pertama adalah heteroginitas, yakni perbedaan dan percampuran yang nyata antara sifat-sifat tradisional dan modern. Pada masyarakat yang sedang berada dalam proses industrialisasi dan modernisasi, di mana yang lama dan yang baru berada dalam suatu campuran yang heterogen, kadang-kadang mempunyai kesan bahwa administrasi dapat dilihat sebagai hal yang terpisah.

Kedua ciri overlapping, yaitu gambaran kelaziman adanya tindakan antara berbagai struktur formal yang dideferensiasikan dan dispesialisasikan dengan berbagai struktur informal yang belum dideferensiasikan dan dispesialisasikan.

Ketiga ciri formalisme, yaitu menggambarkan adanya ketidaksesuaian dalam kadar yang cukup tinggi antara berbagai hal yang telah ditetapkan secara formal dengan praktik atau tindakan nyata di lapangan. Ketidaksesuaian antara norma-norma formal dengan realita.

Semakin formalistis situasi administrasi maka semakin kurang pengaruhnya terhadap perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang digariskan. Sebaliknya, bila satu sistem sangat realistis, maka realisme tersebut dapat dicapai hanya melalui usaha yang terus-menerus untuk mempertahankan persesuaian.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Kemenag Susun Naskah Khutbah Jumat Untuk Masjid-masjid, Jaminan Berkualitas Dan Bermutu
Politik

Kemenag Susun Naskah Khutbah..

25 November 2020 00:44
Heran Asing Berperan Lebih Di Indonesia, Megawati: Pak Nadiem Please, Kasih Kesempatan Anak-anak Kita
Politik

Heran Asing Berperan Lebih D..

25 November 2020 00:11
Megawati: Abad Ini Indonesia Kekurangan Tokoh Dunia, Kenapa Ya?
Politik

Megawati: Abad Ini Indonesia..

25 November 2020 00:06
Genjot Sektor Pariwisata Di Tengah Pandemi, Kemenparekraf Beri Stimulus Ke Pelaku Usaha
Politik

Genjot Sektor Pariwisata Di ..

24 November 2020 23:31
Debat Tahap II, Irman Yasin Limpo: Digitalisasi Pemerintahan Masih Sekadar Komputerisasi
Politik

Debat Tahap II, Irman Yasin ..

24 November 2020 23:13
Yusril: Pembentukan Tim Independen Positif Untuk Tampung Aspirasi Publik Pada Turunan UU Ciptaker
Politik

Yusril: Pembentukan Tim Inde..

24 November 2020 22:45
Untuk Perkembangan SDM Dan Infrastruktur, Masyarakat Papua Dukung Otsus Berlanjut
Politik

Untuk Perkembangan SDM Dan I..

24 November 2020 22:11
Hensat: Bagus Kalau Ada Pemimpin Islam Tersinggung Dengan Omongan JK
Politik

Hensat: Bagus Kalau Ada Pemi..

24 November 2020 21:25