Mahfud MD Heran, September Pemerintah Dituding Pro Komunis Dan Oktober Dianggap Pro Kapitalis

Menko Polhukam Mahfud MD/Net

Protes masyarakat yang terjadi dalam dua bulan terakhir membuat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD geleng-geleng kepala.

Pasalnya ada dua tudingan yang mengarah ke pemerintah dan saling bertolak belakang. Pertama adalah tudingan bahwa pemerintah pro dengan kebangkitan komunisme di tanah air.

Tudingan ini memang kerap muncul di bulan September, tepatnya jelang peringatan tragedi G30S/PKI.

Sebulan berselang, pemerintah dituding pro dengan kapitalisme. Tudingan ini muncul siring pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR pada Senin (5/10). Di mana UU Ciptaker dianggap sebagai gelaran karpet merah untuk para investor asing.

“Bulan September dalam ribut-ribut Film G.30.S/PKI Pemerintah dituding pro komunisme. Bulan Oktober karena ribut-ribur UU Ciptaker dituduh pro kapitalisme,” herannya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (11/10).

Dia pu bertanya-tanya, teori apa yang bisa menjelaskan keadaan ini. Apalagi Indonesia menganut ideologi Pancasila.

“Teori apa yang bisa menjelaskan ideologi Pancasila kita? Mungkin kita perlu mempertimbangkan teorinya Fred Riggs tentang ‘Prismatic Society’,” tuturnya.

Prismatic society merupakan teori tentang masyarakat transisi. Setidaknya ada tidak ciri utama dari teori ini. Pertama adalah heteroginitas, yakni perbedaan dan percampuran yang nyata antara sifat-sifat tradisional dan modern. Pada masyarakat yang sedang berada dalam proses industrialisasi dan modernisasi, di mana yang lama dan yang baru berada dalam suatu campuran yang heterogen, kadang-kadang mempunyai kesan bahwa administrasi dapat dilihat sebagai hal yang terpisah.

Kedua ciri overlapping, yaitu gambaran kelaziman adanya tindakan antara berbagai struktur formal yang dideferensiasikan dan dispesialisasikan dengan berbagai struktur informal yang belum dideferensiasikan dan dispesialisasikan.

Ketiga ciri formalisme, yaitu menggambarkan adanya ketidaksesuaian dalam kadar yang cukup tinggi antara berbagai hal yang telah ditetapkan secara formal dengan praktik atau tindakan nyata di lapangan. Ketidaksesuaian antara norma-norma formal dengan realita.

Semakin formalistis situasi administrasi maka semakin kurang pengaruhnya terhadap perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang digariskan. Sebaliknya, bila satu sistem sangat realistis, maka realisme tersebut dapat dicapai hanya melalui usaha yang terus-menerus untuk mempertahankan persesuaian.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Ketua MKD: Kami Akan Gelar Pleno 18 Mei Untuk Bahas Azis Syamsuddin
Politik

Ketua MKD: Kami Akan Gelar P..

16 Mei 2021 17:56
Mal Dibuka Tapi Ziarah Dilarang, PKS: Memang Debatable, Tinggal Cara Pandangnya Saja
Politik

Mal Dibuka Tapi Ziarah Dilar..

16 Mei 2021 17:37
Kalangan Milenial Apresiasi Sikap Puan Maharani Yang Minta Kedatangan WNA Ditunda
Politik

Kalangan Milenial Apresiasi ..

16 Mei 2021 17:32
PKS Nyatakan Lima Sikap Perihal Kekerasan Israel Terhadap Rakyat Palestina
Politik

PKS Nyatakan Lima Sikap Peri..

16 Mei 2021 17:19
Eddy Soeparno Minta Pemprov Jabar Bersiap Hadapi Gelombang Covid-19
Politik

Eddy Soeparno Minta Pemprov ..

16 Mei 2021 16:57
Belajar Dari Tragedi Kedung Ombo, Ketua DPD Minta SOP Keselamatan Objek Wisata Ditingkatkan
Politik

Belajar Dari Tragedi Kedung ..

16 Mei 2021 16:11
Ziarah Kubur Dilarang Tapi Ancol Membludak, Ketum PKB: Kebijakan Jangan Mengorbankan Rakyat!
Politik

Ziarah Kubur Dilarang Tapi A..

16 Mei 2021 14:14
Novel Baswedan Dinilai Berlebihan Sebut TWK Upaya Terakhir Matikan KPK
Politik

Novel Baswedan Dinilai Berle..

16 Mei 2021 14:06