SBY: Tudingan Dalangi Demonstrasi Ada Kaitannya Dengan Sikap Fraksi Demokrat Pada UU Cipta Kerja

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono/Net

Tuduhan yang diterima Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunggangi aksi demonstrasi sejumlah elemen masyarakat menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dimungkinkan masih berkaitan dengan sikap Fraksi Partai Demokrat saat Paripurna DPR RI Senin (5/10).  

"Mungkin juga ya ada kaitannya," kata SBY dalam akun YouTube pribadinya berjudul "SBY Ngobrol Santai Perkembangan Terkini" dikutip Senin (12/10).

SBY menyesalkan jika tuduhan mendalangi aksi demonstrasi masyarakat Indonesia menolak Omnibus Law UU Ciptaker masih berkaitan dengan sikap Fraksi Partai Demokrat di DPR RI.

Padahal, kata SBY, dirinya sudah tidak lagi aktif dalam urusan kepartaian Demokrat.

"Begini loh, saya ini sudah lebih dari 9 bulan saya kira tidak lagi aktif dalam aktivitas politik sehari-hari, juga dalam kegiatan partai Demokrat sehari-hari. Saya sudah pensiun dari situ, sebagai patron, sebagai sesepuh saya sudah mempercayakan kepada pemimpin dan para jajaran Partai Demokrat," tegasnya.

Kendati begitu, SBY memahami sikap Fraksi Partai Demokrat menolak Omnibus Law UU Ciptaker tersebut. Menurutnya, ada dua hal yang menjadi partai Demokrat hingga menolak Omnibus Law UU Ciptaker tersebut.

Pertama, dari kandungan RUU Ciptaker masih ada masalah disana-sini. Bukan hanya yang ada di dalam pasal-pasalnya saja. Mungkin juga tentang desain konsep dasar dan intensen dari pemerintah negara ini.

"Apa sebenarnya, apakah hanya khusus penciptaan lapangan pekerjaan atau investasi, atau yang lebih luas lagi menyangkut ekonomi," katanya.

Kedua, alasan Partai Demokrat itu tahu bahwa penolakan terhadap RUU ini tinggi. Bukan hanya dari pekerja atau buruh dari civil society, pecinta lingkungan, masyarakat yang ada di daerah, yang berkaitan dengan lahan pertanian, perkebunan, pertambangan.

"Nah, Demokrat berpendapat kalau penolakan itu tinggi dan begitu disahkan hampir pasti terjadi perlawanan," tuturnya.

"Untuk diketahui oleh rakyat juga oleh negara dan pemerintah sebetulnya Fraksi Partai Demokrat dalam Sidang Paripurna (5/10) yang mengetok palu disahkannya RUU Omnibus Law itu yang saya pahami sebenarnya Partai Demokrat itu belum setuju, tidak setuju, kalau malam hari itu RUU itu diketok disahkan," demikian SBY.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Kemenag Susun Naskah Khutbah Jumat Untuk Masjid-masjid, Jaminan Berkualitas Dan Bermutu
Politik

Kemenag Susun Naskah Khutbah..

25 November 2020 00:44
Heran Asing Berperan Lebih Di Indonesia, Megawati: Pak Nadiem Please, Kasih Kesempatan Anak-anak Kita
Politik

Heran Asing Berperan Lebih D..

25 November 2020 00:11
Megawati: Abad Ini Indonesia Kekurangan Tokoh Dunia, Kenapa Ya?
Politik

Megawati: Abad Ini Indonesia..

25 November 2020 00:06
Genjot Sektor Pariwisata Di Tengah Pandemi, Kemenparekraf Beri Stimulus Ke Pelaku Usaha
Politik

Genjot Sektor Pariwisata Di ..

24 November 2020 23:31
Debat Tahap II, Irman Yasin Limpo: Digitalisasi Pemerintahan Masih Sekadar Komputerisasi
Politik

Debat Tahap II, Irman Yasin ..

24 November 2020 23:13
Yusril: Pembentukan Tim Independen Positif Untuk Tampung Aspirasi Publik Pada Turunan UU Ciptaker
Politik

Yusril: Pembentukan Tim Inde..

24 November 2020 22:45
Untuk Perkembangan SDM Dan Infrastruktur, Masyarakat Papua Dukung Otsus Berlanjut
Politik

Untuk Perkembangan SDM Dan I..

24 November 2020 22:11
Hensat: Bagus Kalau Ada Pemimpin Islam Tersinggung Dengan Omongan JK
Politik

Hensat: Bagus Kalau Ada Pemi..

24 November 2020 21:25