Didik Rachbini: Jokowi Bisa Wariskan Utang Paling Banyak Sepanjang Sejarah

Didik J Rachbini dalam kuliah umum STIA-LAN/Repro

Pemerintah Presiden Joko Widodo membuat kebijakan utang yang bakal berdampak besar bagi kepemimpinan Indonesia selanjutnya.

Pasalnya, utang pemerintah sampai akhir Juni ini mencapai 5 ribu triliun rupiah, atau mengalami peningkatan 18 persen hanya dalam kurun waktu 1 tahun.

Bahkan, dalam laporan International Debt Statistics (IDS) Bank Dunia, Indonesia menempati posisi ke-7 dari daftar 10 negara berpendapatan kecil-menengah dengan utang luar negeri terbesar di dunia.

Di mana, posisi utang luar negeri Indonesia pada tahun 2019 mencapai US$ 402,08 miliar atau sekitar Rp 5.940 triliun (kurs Rp 14.775). Angka tersebut naik tipis 5,9 persen dari utang luar negeri di tahun 2018 yang sebesar US$ 379,58 miliar atau sekitar Rp 5.608 triliun.

Apabila posisi utang luar negeri Indonesia tahun 2019 dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya (2009) yang sebesar US$ 179,40 miliar atau Rp 2.605 triliun, ada peningkatan hingga 124 persen.

Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Didik J Rachbini, perolehan utang pemerintahan Jokowi adalah yang paling besar sepanjang sejarah kepemimpinan negara.

Dia menyebut, Jokowi dan pemerintahannya bisa mewariskan utang banyak ke era kepemimpinan selanjutnya setelah ini.

"Presiden sekarang akan mewariskan utang yang sangat besar sepanjang sejarah untuk presiden setelahnya," ujar Didik dalam Kuliah Umum Virtual STIA-LAN Bandung, Rabu (14/10).

Dari total utang 2019 saja, tercatat utang luar negeri Indonesia didominasi oleh utang jangka panjang yang mencapai US$ 354,54 miliar atau sekitar Rp 5.238 triliun. Sementara, utang luar negeri jangka pendek hanya sebesar US$ 44,79 miliar atau sekitar Rp 661 triliun.

Dilihat dari kategori krediturnya, utang luar negeri 2019 terbesar berasal dari sektor swasta sebesar US$ 181,25 miliar atau sekitar Rp 2.678 triliun. Adapun dari penerbitan surat utang sebesar US$ 173,22 miliar atau sekitar Rp 2.559 triliun.

Oleh karena itu, Didik meminta DPR yang memiliki peran pengawasan atas hak budgeting masyarakat agar memperingati pemerintah dan Jokowi untuk tidak mengandalkan utang dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"DPR nya harus bicara, jangan semau gue," tegas Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan SosialĀ (LP3ES) itu.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Ketua MKD: Kami Akan Gelar Pleno 18 Mei Untuk Bahas Azis Syamsuddin
Politik

Ketua MKD: Kami Akan Gelar P..

16 Mei 2021 17:56
Mal Dibuka Tapi Ziarah Dilarang, PKS: Memang Debatable, Tinggal Cara Pandangnya Saja
Politik

Mal Dibuka Tapi Ziarah Dilar..

16 Mei 2021 17:37
Kalangan Milenial Apresiasi Sikap Puan Maharani Yang Minta Kedatangan WNA Ditunda
Politik

Kalangan Milenial Apresiasi ..

16 Mei 2021 17:32
PKS Nyatakan Lima Sikap Perihal Kekerasan Israel Terhadap Rakyat Palestina
Politik

PKS Nyatakan Lima Sikap Peri..

16 Mei 2021 17:19
Eddy Soeparno Minta Pemprov Jabar Bersiap Hadapi Gelombang Covid-19
Politik

Eddy Soeparno Minta Pemprov ..

16 Mei 2021 16:57
Belajar Dari Tragedi Kedung Ombo, Ketua DPD Minta SOP Keselamatan Objek Wisata Ditingkatkan
Politik

Belajar Dari Tragedi Kedung ..

16 Mei 2021 16:11
Ziarah Kubur Dilarang Tapi Ancol Membludak, Ketum PKB: Kebijakan Jangan Mengorbankan Rakyat!
Politik

Ziarah Kubur Dilarang Tapi A..

16 Mei 2021 14:14
Novel Baswedan Dinilai Berlebihan Sebut TWK Upaya Terakhir Matikan KPK
Politik

Novel Baswedan Dinilai Berle..

16 Mei 2021 14:06