Pemuda Muhammadiyah Sambut Baik Kemudahan Sertifikasi Halal Di UU Ciptaker

Ketua Pemuda Muhammadiyah Dedi Irawan/Net

Adanya kemudahan bagi para pegiat UMKM yang terdapat dalam UU Cipta Kerja mendapat sambutan hangat dari Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah.

Salah satunya tentang proses mendapatkan sertifikasi halal sebagaimana tertera dalam pasal 44 ayat 1 UU Ciptaker. Disebutkan bahwa sertifikasi halal yang diajukan oleh UMKM tidak dikenakan biaya.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dedi Irawan menjelaskan bahwa pasal ini merupakan terobosan baik bagi pelaku usaha UMKM, sekaligus bentuk nyata keberpihakan negara terhadap usaha rakyat.

Menurutnya, kemudahan proses pengajuan dan biaya yang dibebankan pada negara akan mendorong pelaku UMKM segera mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

“Jika usaha UMKM, utamanya produk makanan yang segmen pasarnya adalah sebagian besar masyarakat Indonesia sudah memiliki jaminan halal, maka akan semakin meningkatkan kepercayaan konsumen untuk meningkatkan konsumsi, akibatnya baik bagi perekonomian rakyat,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/10).

Dijelaskan dalam UU Ciptaker pasal 33 bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI maupun ormas lain yang berbadan hukum, kemudian disampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk diterbitkan sertifikat halal dalam waktu tiga hari kerja.

Penetapan waktu diterbitkannya sertifikat halal menjadi hal yang sangat penting, memberi kepastian kepada UMKM, sehingga dapat memudahkan perencanaan dalam bisnis.

“Kita kan tau bahwa bisnis skala UMKM ini sedikit modal, tapi tinggi penyerapan tenaga kerja. Bahkan menurut data Badan Pusat Statistik ada sekitar 60 juta lebih pelaku UMKM di Indonesia. Waktu yang pasti ini akan meningkatkan daya saing UMKM dalam menjalankan usahanya,” tegasnya.

Di satu sisi, wewenang melakukan sertifikasi halal yang sudah bukan hanya wewenang MUI harus juga tetap selektif diberikan kepada lembaga di luar MUI. Artinya, pemerintah dalam membuat Peraturan Pemerintah harus juga menetapkan kriteria yang ketat kepada lembaga selain MUI.

Harus ada cluster bagi lembaga yang akan melakukan sertifikasi, bagi MUI yang sudah berpengalaman selama ini tidak bisa disamakan dengan lembaga baru yang akan ikut ambil peran.

“Untuk produk-produk yang dikonsumsi luas oleh publik apalagi untuk eksport atau import, sebaiknya menjadi wewenang MUI maupun ormas seperti Muhammadiyah dan NU,” tutup Dedi Irawan.

Kolom Komentar


Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021
Video

RMOL World View • Diplomasi Halal Saat Pandemi

Senin, 08 Maret 2021

Artikel Lainnya

Tidak Cerminkan Kepemudaan, Andriyana: Mustahuddin Ketuaan Jadi Plt Ketum KNPI
Politik

Tidak Cerminkan Kepemudaan, ..

08 Maret 2021 22:52
Demokrat: Seusai Pernyataan Mahfud MD, Kami Berhak Nyatakan KLB Deli Serdang Abal-abal
Politik

Demokrat: Seusai Pernyataan ..

08 Maret 2021 22:34
Koneksi Dengan Bisnis Baik, Andi Arief Yakin Moeldoko Aktor Take Over Demokrat Dengan Transaksional
Politik

Koneksi Dengan Bisnis Baik, ..

08 Maret 2021 22:06
GN Tolak Diajak Kudeta AHY, Gde Siriana: GN Tunjukkan Tetap Jadi Teman Seperjuangan SBY
Politik

GN Tolak Diajak Kudeta AHY, ..

08 Maret 2021 22:05
Komite IV DPD: Bank Syariah Optimis Tumbuh Dan Mampu Lalui Masa Pandemi
Politik

Komite IV DPD: Bank Syariah ..

08 Maret 2021 21:14
Dua Petanda Buruk Akan Menghantui Jokowi Jika Dingin Sikapi Konflik Moeldoko-Demokrat
Politik

Dua Petanda Buruk Akan Mengh..

08 Maret 2021 21:04
Disambangi Ridwan Kamil, Diaz Hendropriyono: Kang Emil Adalah Imam Yang Luar Biasa
Politik

Disambangi Ridwan Kamil, Dia..

08 Maret 2021 20:47
Muslim Butarbutar: Mubes Kosgoro Sebagai Ormas Pendiri Partai Golkar Legal, Wajar Dibuka Airlangga Hartarto
Politik

Muslim Butarbutar: Mubes Kos..

08 Maret 2021 20:29