Rizal Ramli: Tanpa UU "Cilaka", Ekonomi Era Gus Dur Naik Dari -3 Persen Jadi 4,5 Persen, Total 7,5 Persen

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli/Rep

Peningkatan kesejahteraan rakyat yang dijanjikan tidak tercermin dalam omnibus law UU Cipta Kerja. Yang ada memberikan karpet merah kepada oligarki.

Demikian disampaikan ekonom senior Dr. Rizal Ramli dalam webiner "Ekonomi Indonesia dalam Masa Pandemi dan UU Cipta Kerja dari Perspektif Lingkungan" yang diselanggarakan oleh Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Rabu (14/10).

Menurut RR sapaan akrab Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu, UU Cipta Kerja akan menindas petani dan kaum buruh. Sebaliknya, posisi tawar investor dalam UU tersebut semakin menguat.

RR pun membandingkan dengan eranya saat duduk dalam pemerintahan Gus Dur. Padahal, kabinet waktu itu tidak menggagas UU Cipta Kerja.

"Waktu saya jadi Menko, saya masuk pertumbuhan ekonomi minus 3 persen. Dalam 21 bulan, kita genjot jadi naik 7,5 persen (-3 persen menjadi 4,5 persen)," kata dia, sambil menambahkan peningkatan itu tanpa "Omni Cilaka".

RR punya kiat sendiri, yakni dengan cara memompa daya beli masyarakat. Yaitu gaji pegawai negeri, TNI-Polri dan pensiunan naik 125 persen.

Alhasil, begitu gajinya dinaikkan, maka mereka akan membelanjaknnya sebesar 90 persen. Akibatnya sektor retail, konsumsi hidup lagi, dan itu artinya ekonomi hidup lagi.
 
"Dalam suasana seperti sekarang ini yang penting kita pompa daya beli rakyat yang di bawah. Bukan di atas. Yang di atas mah bisa sendiri," ujar RR.

Saat itu, dalam rangka menaikkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan rakyat, RR juga menghapus kredit macet usaha tani, dan pengusaha kecil. Lalu membenahi sektor real estate.

Kembali kepada omnibus law UU Cipta Kerja. Hingga saat ini RR masih bertanya-tanya berapa lapangan kerja yang bisa diciptakan lewat UU Cipta Kerja. Karena, pemerintah tidak pernah membukanya. Padahal, pemerintah yakin lewat UU tersebut akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut RR, UU Cipta Kerja tidak akan bisa membuka lapangan kerja yang banyak. Pasalnya, UU ini hanya berpihak pada investor saja. Sebaliknya merugikan dan menindas kaum buruh.

"Birokrasi kita memang ruwet, bikin masalah, dan bikin ribet dan susah pengusaha. Tapi solusinya bukan 'Omni Cilaka' ini, tapi tindak dan ciptakan birokrasi yang benar. Dan menurut saya itu yang paling penting, karena itu yang membuat investor senang," tututpnya.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Pernah Dimenangkan Kotak Kosong, Kini Masyarakat Makassar Ingin Appi-Rahman Menang Pilkada
Politik

Pernah Dimenangkan Kotak Kos..

24 November 2020 18:40
Habib Umar Alhamid Ingatkan Ulama Dan Aparat Waspada Adu Domba Memecah Belah Pesatuan
Politik

Habib Umar Alhamid Ingatkan ..

24 November 2020 18:20
Nasir Djamil: RUU Minol Tidak Dimaksudkan Melarang Total Konsumsi Minuman Beralkohol
Politik

Nasir Djamil: RUU Minol Tida..

24 November 2020 18:01
Imigrasi Diduga Terlibat Dalam Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra, Komisi DPR Minta Hakim Cermat
Politik

Imigrasi Diduga Terlibat Dal..

24 November 2020 17:53
Selain JK, Ada King Maker Lain Yang Ingin Anies Baswedan Jadi Capres
Politik

Selain JK, Ada King Maker La..

24 November 2020 17:42
Seperti APD, Ahli Epidemologi Minta Pemerintah Awasi Potensi Pasar Gelap Vaksin Covid-19
Politik

Seperti APD, Ahli Epidemolog..

24 November 2020 16:57
Kalau Ingin Pemerintahannya Aman, Jokowi Harus Segera Rombak Kabinetnya
Politik

Kalau Ingin Pemerintahannya ..

24 November 2020 16:33
Sudra: Pak Jokowi Fokus Urus Negara, Biar Nikita Mirzani Urus HRS
Politik

Sudra: Pak Jokowi Fokus Urus..

24 November 2020 16:31