Apresiasi Sikap Kepala Daerah Tangani Demo Omnibus Law, Mendagri Secara Khusus Sebut Gubernur Sumut

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, saat menjumpai para pengunjuk rasa menolak UU Ciptaker di Medan/RMOLSumut

Menteri Dalam Negri (Mendagri), Tito Karnavian, mengapresiasi tindakan dan upaya Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, dalam menanggapi aspirasi masyarakat di Sumut yang menolak omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

Mendari pun meminta kepala daerah lain di Indonesia mencontoh sikap Gubernur Sumut dalam menerima aspirasi masyarakat terkait UU Ciptaker.

"Tekanan juga terjadi dari masyarakat kepada pimpinan daerah. Saya maklum akan hal ini, dan saya mengapresiasi dengan tindakan yang telah diambil oleh para Gubernur untuk menenangkan aspirasi massa di daerah. Seperti Gubernur Sumut yang menyatakan bagaimana akan menolak sementara draf Undang-Undang Cipta Kerja itu belum ia terima dan pelajari," ucap Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pokok-pokok penjelasan UU Cipta Kerja dengan menteri terkait dan para gubernur se-Indonesia secara virtual, Rabu (14/10).

Mendagri menyatakan UU Ciptaker ini dibentuk untuk mengatasi permasalahan yang mendasar di Indonesia, terkait dengan pertumbuhan penduduk dan pertambahan lanjut usia.

Karena lebih dari 240 juta penduduk berusia 60 tahun ke bawah dan ada 6,9 juta pengangguran. Hal ini menurutnya merupakan problem besar pemerintah yang harus dimanfaatkan agar lebih produktif.

"Kita harus membuka lapangan kerja di berbagai daerah dengan memanfaatkan peran swasta, membuka iklim usaha baik itu investor dalam negeri dan luar negeri dengan memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Saya rasa Undang-undang ini dapat menguntungkan semua baik pemerintah dan lainnya," jelas Tito, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

"Mengenai aksi yang terjadi, kami faham ini karena memiliki pemahaman yang berbeda, meski belum memiliki draf asli dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri," katanya, sembari mengatakan softcopy draf UU Cipta Kerja tersebut akan segera diberikan kepada seluruh pimpinan daerah.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Edy Rahmayadi melaporkan sejak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020 lalu, telah terjadi gelombang unjuk rasa penolakan dari kelompok buruh dan mahasiswa di Sumut.

"Dengan kesigapan dan sinergitas aparat keamanan dari TNI dan Polri untuk mengawal proses penyampaian pendapat tersebut, Sumut tetap dalam keadaan kondusif dan terkendali. Dapat dilaporkan bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi tidak berdampak pada memburuknya berbagai indikator pembangunan, terutama perkembangan kasus Covid-19 di Sumut," jelas Edy.

Ditambahkan Edy, sejak 5 Oktober 2020 hingga sekarang, kasus konfirmasi aktif di Sumut tetap menunjukkan penurunan. Demikian pula recovery rate (angka kesembuhan) yang terus meningkat dengan konsisten.

Merespons berbagai perkembangan yang terjadi terkait pengesahan UU Ciptaker, sebelumnya Pemprov Sumut telah menyatakan sikap untuk menunggu draf asli UU tersebut dari pihak yang berwenang. Untuk kemudian dipelajari bersama agar tidak terjadi kesalapahaman.

"Telah tersebar berita bohong (hoaks) mengenai statement saya terkait pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja di berbagai media. Melalui forum ini, saya sampaikan bahwa itu tidak benar. Saya berharap agar semua elemen tetap bersikap produktif dan tidak merujuk informasi yang salah," bebernya.

Mengenai draf UU Ciptaker yang telah diterima, Edy akan menyosialisasikan dan membahas itu dengan para buruh, tokoh agama, tokoh adat, pakar hukum, mahasiswa, serta dengan tim ahli dari pakar ekonomi, TNI dan Polri, selanjutnya akan diambil kesimpulan untuk usulan ke Pemerintah Pusat.

"Nanti kita kasih waktu, apakah 3 hari atau 5 hari karena ini cukup banyak, 800 halaman lebih. Kalau mereka sanggup 3 hari, tapi kalau tak sanggup saya tak akan paksa, 5 hari oke. Habis itu kita duduk kembali di sini, masing-masing elemen ini membahas untuk untung ruginya Undang-undang ini dihadapkan kepada kesejahteraan rakyat Sumut," jelas mantan Ketua Umum PSSI ini.

"Tidak cerita politik, kita cerita tentang sosial budaya. Setelah itu kita presentasikan, referensi kita laporkan ke pusat sebagai saran dan masukan untuk UU," tutup Edy Rahmayadi.

Sekadar info, Gubernur Edy Rahyamadi mengikuti rapat virtual bersama Mendagri dengan didampingi Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah dan Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Kemenag Susun Naskah Khutbah Jumat Untuk Masjid-masjid, Jaminan Berkualitas Dan Bermutu
Politik

Kemenag Susun Naskah Khutbah..

25 November 2020 00:44
Heran Asing Berperan Lebih Di Indonesia, Megawati: Pak Nadiem Please, Kasih Kesempatan Anak-anak Kita
Politik

Heran Asing Berperan Lebih D..

25 November 2020 00:11
Megawati: Abad Ini Indonesia Kekurangan Tokoh Dunia, Kenapa Ya?
Politik

Megawati: Abad Ini Indonesia..

25 November 2020 00:06
Genjot Sektor Pariwisata Di Tengah Pandemi, Kemenparekraf Beri Stimulus Ke Pelaku Usaha
Politik

Genjot Sektor Pariwisata Di ..

24 November 2020 23:31
Debat Tahap II, Irman Yasin Limpo: Digitalisasi Pemerintahan Masih Sekadar Komputerisasi
Politik

Debat Tahap II, Irman Yasin ..

24 November 2020 23:13
Yusril: Pembentukan Tim Independen Positif Untuk Tampung Aspirasi Publik Pada Turunan UU Ciptaker
Politik

Yusril: Pembentukan Tim Inde..

24 November 2020 22:45
Untuk Perkembangan SDM Dan Infrastruktur, Masyarakat Papua Dukung Otsus Berlanjut
Politik

Untuk Perkembangan SDM Dan I..

24 November 2020 22:11
Hensat: Bagus Kalau Ada Pemimpin Islam Tersinggung Dengan Omongan JK
Politik

Hensat: Bagus Kalau Ada Pemi..

24 November 2020 21:25