Selain Demo, HMI Juga Bakal Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja Ke MK

Pj Ketua Umum PB HMI, Arya Kharisma Hardy/Net

Desakan dari sejumlah kalangan agar masyarakat yang kontra terhadap omnibus law UU Cipta Kerja sebaiknya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) diamini oleh Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI).

Pj Ketua Umum PB HMI, Arya Kharisma Hardy mengatakan, saat ini HMI termasuk Kelompok Cipyaung Plus belum mengajukan uji materi ke MK lantaran undang-undang sapu jagat tersebut belum ditandatangani oleh Presiden.

"Ya memang belum saatnya karena memang belum disahkan, belum ditandatangani oleh Presiden untuk dimasukkan ke dalam lembaran negara," ujar Arya dalam acara Tanya Jawab Cak Ulung-RMOL tema "HMI Telah Bergerak! Merumuskan Peta Penyelamatan Negara" secara virtual, Kamis (15/10)..

Arya menegaskan langkah pengajuan uji materi ke MK telah terencana dari PB HMI. Namun, pelaksanaannya belum terjadi lantaran masih menunggu penandatanganan Presiden.

"Dan memang kita dengan teman-teman Cipayung itu opsi mengenai JR itu sudah dari kemarin-kemarin kami tetapkan. Mungkin nanti teman-teman dari pihak-pihak kelompok organisasi maupun sentral di Cipayung itu akan melakukan JR. Upaya itu akan kami tempuh," katanya.

Arya menjelaskan ini saat ditanya kenapa HMI menggelar unjuk rasa alias demo ke lapangan menolak UU Cipta Kerja, bukan mengajukan keberatan ke MK.

Disinggung mengenai penurunan massa dalam aksi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja, Arya menjelaskan, penyampaian aspirasi diperbolehkan dalam ruang lingkup konstitusional, dan dilakukan secara tertib serta damai.

"Kenapa menurunkan massa? Saya kira ruang itu memang diberikan oleh konstitusi kita dan itu merupakan hak yang dijaga dan diberikan oleh melalui UU. Namun kan kita sudah melaksanakan hak itu dengan baik, dengan melakukan demonstssi yang tertib, dan damai. Saya kira itu kalau masalah JR dan penurunan massa," tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Al Mentra Institute: Instruksi Mendagri Wujud Konsistensi Pemerintah Lindungi Warga Yang Mulai Abaikan Prokes
Politik

Al Mentra Institute: Instruk..

24 November 2020 05:53
Pendapatan Negara Turun, Aktivis Haris Rusly Pesimis Jokowi Bisa Sampai 2024
Politik

Pendapatan Negara Turun, Akt..

24 November 2020 05:31
Iwan Sumule: APBN Defisit Karena UU Corona Jadi Benteng Pengutil Brankas Negara
Politik

Iwan Sumule: APBN Defisit Ka..

24 November 2020 04:41
Polarisasi Sudah Ada Jauh Sebelum Habib Rizieq Pulang, Jokowi Jangan Diam Saja
Politik

Polarisasi Sudah Ada Jauh Se..

24 November 2020 03:53
Marwan Jafar: Saatnya Fokus Penanganan Covid-19 Agar Energi Bangsa Tak Terbuang Tanpa Makna
Politik

Marwan Jafar: Saatnya Fokus ..

24 November 2020 02:17
Kepada Azis Syamsuddin, Wali Nanggroe Minta MoU Helsinki Segera Dirampungkan Pemerintah
Politik

Kepada Azis Syamsuddin, Wali..

24 November 2020 01:37
Sepakat Dengan JK, Mujahid 212: Rakyat Butuh Pemimpin Komplet Seperti Habib Rizieq
Politik

Sepakat Dengan JK, Mujahid 2..

24 November 2020 00:35
Ketum Paguyuban Pasundan: Penyelenggara Pilkada Harus Jamin Keselamatan Pemilih
Politik

Ketum Paguyuban Pasundan: Pe..

23 November 2020 23:58