Pemerintah Ogah Dibantah Soal Hoax Omnibus Law, PB HMI: Pejabat Negara Juga Pernah Minta Maaf Berikan Hoax!

Arya Kharisma Hardy/Repro

Pernyataan Manteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G. Plate, yang menegaskan hoax omnibus law UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan oleh pemerintah tidak boleh dibantahan, mendapat tanggapan dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).

Pj Ketua PB HMI, Arya Kharisma Hardy menilai, pernyataan pemerintah melalui Menkominfo itu seharusnya bisa menangkap maksud bathin yang disampaikan masyarakat.

"Ini kan yang perlu dilihat adalah apa maksud lahiriahnya masyarakat berbicara seperti itu. Artinya, informasi (dari) pemerintah yang diberikan ke bawah itu tidak cukup baik diterima, sehingga terjadilah miss informasi," ujar Arya dalam acara Tanya Jawab Cak Ulung-RMOL tema "HMI Telah Bergerak! Merumuskan Peta Penyelamatan Negara" secara virtual, Kamis (15/10).

Oleh karena itu, Arya meminta pemerintah membuka akses seluas-luasnya informasi mengenai omnibus law UU Cipta Kerja. Tujuannya agar tercipta ruang dialektika antara pemerintah dan masyarakat.

"Saya kira kita ini perlu memaksimalkan ruang-ruang publik, agar informasi yang didapat oleh masyaralat itu adalah informasi yang baik," ungkapnya.

Lebih lanjut, Arya mengingatkan pemerintah untuk berlaku bijaksana menghadapi protes masyarakat terhadap pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja. Karena sebelum-sebelumnya, ada pula pejabat negara yang menyampaikan kabar hoax lantas tidak diapa-apakan.

"Bicara hoax saya kira juga alat perangkat negara (pejabat negara) juga ada beberapa kali meminta maaf karena memberikan informasi yang hoax," demikian Arya Kharisma Hardy.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Al Mentra Institute: Instruksi Mendagri Wujud Konsistensi Pemerintah Lindungi Warga Yang Mulai Abaikan Prokes
Politik

Al Mentra Institute: Instruk..

24 November 2020 05:53
Pendapatan Negara Turun, Aktivis Haris Rusly Pesimis Jokowi Bisa Sampai 2024
Politik

Pendapatan Negara Turun, Akt..

24 November 2020 05:31
Iwan Sumule: APBN Defisit Karena UU Corona Jadi Benteng Pengutil Brankas Negara
Politik

Iwan Sumule: APBN Defisit Ka..

24 November 2020 04:41
Polarisasi Sudah Ada Jauh Sebelum Habib Rizieq Pulang, Jokowi Jangan Diam Saja
Politik

Polarisasi Sudah Ada Jauh Se..

24 November 2020 03:53
Marwan Jafar: Saatnya Fokus Penanganan Covid-19 Agar Energi Bangsa Tak Terbuang Tanpa Makna
Politik

Marwan Jafar: Saatnya Fokus ..

24 November 2020 02:17
Kepada Azis Syamsuddin, Wali Nanggroe Minta MoU Helsinki Segera Dirampungkan Pemerintah
Politik

Kepada Azis Syamsuddin, Wali..

24 November 2020 01:37
Sepakat Dengan JK, Mujahid 212: Rakyat Butuh Pemimpin Komplet Seperti Habib Rizieq
Politik

Sepakat Dengan JK, Mujahid 2..

24 November 2020 00:35
Ketum Paguyuban Pasundan: Penyelenggara Pilkada Harus Jamin Keselamatan Pemilih
Politik

Ketum Paguyuban Pasundan: Pe..

23 November 2020 23:58