Gatot Nurmantyo: UU Cipta Kerja Tujuannya Sangat Mulia Untuk Investasi Dan Perputaran Roda Ekonomi

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo/Net

Omnibus law UU Cipta Kerja dianggap mempunyai tujuan yang mulia agar investasi datang dan roda ekonomi berputar.

Hal itu disampaikan oleh Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo yang menyebut bahwa UU Cipta Kerja merupakan suatu angan-angan dari Presiden Joko Widodo sejak pertengahan periode pertama menjadi kepala negara.

"Sejak saya dulu sebagai Panglima TNI, pada saat kurang lebih pertengahan perjalanan periode pertama, Presiden tuh pusing, pusing untuk meningkatkan investasi," ujar Gatot Nurmantyo dalam video yang diunggah akun Youtube Refly Harun, Kamis (15/10).

Karena kata Gatot, di negara Indonesia undang-undangnya seperti hutan belantara. Di mana, UU sudah banyak dan tumpang tindih antara UU dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden hingga peraturan pemerintah daerah.

"Tumpang tindih ini kemudian birokrasinya panjang, ribet. Sehingga investasi itu 'ragu-ragu', maka diperlukan satu undang-undang yang merangkum semuanya jadi undang-undang yang birokrasinya lebih simpel, efisien, kemudian ada jaminan investasi di sini, kemudian aparaturnya bersih, menjanjikan, kemudian akuntabilitasnya juga tinggi, keterbukaan," jelasnya.

Apalagi kata Gatot, pengusaha sangat membutuhkan kepastian hukum dan kepastian nasib ke depannya jika berinvestasi di Indonesia.

"Nah undang-undang ini saya tahu tujuannya sangat mulia, sangat mulia. Karena dengan demikian, investasi akan datang, kemudian roda ekonomi berputar, ekspor banyak, pajak masuk banyak, kembali lagi ke masyarakat. Sehingga sandang, pangan, papan masyarakat bisa," katanya.

Masih kata Gatot, di satu sisi pemerintah juga mendapatkan tekanan yang sangat tinggi. Karena, Indonesia setiap tahunnya bertambah 3 juta tenaga kerja baru.

"Kewajiban pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja ini. Menyiapkan lapangan kerja berarti harus selalu ada investasi-investasi baru untuk tempat lapangan kerja ini. Yang selanjutnya juga, pemerintah juga harus memfasilitasi WTO. Nah dari akumulasi inilah maka harus dibuat terobosan untuk undang-undang itu dijadikan satu," bebernya.

Namun di bayangan Gatot, UU itu bukan seperti yang ada sekarang, yaitu puluhan UU dibuat menjadi satu.

Gatot juga mengamati, pembuatan UU Ciptaker ini kurang terbuka dan terkesan seperti siluman, sehingga menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Belum lagi sejumlah pasal yang dirasa memberatkan kaum buruh.

"Undang-undang ini untuk meningkatkan investasi harus ada. Tetapi, di dalam ini yang diatur ini kan ada pengusaha, ada buruh. Nah aturan tentang pengusaha dan buruh ini tidak boleh ada garis kayak mau perang, garis pemisah. Nah kemudian, tidak boleh berat sebelah, harusnya dilihat kita perlu pengusaha, kita juga perlu buruh," tuturnya.

"Pengusaha tanpa buruh enggak ada yang kerja, buruh tanpa pengusaha mau kerja di mana. Nah inilah yang harus arif dan bijaksana dalam undang-undang yang ada ini mengakomodasi semuanya berjalan seimbang. Tetapi intinya, semua ini akan menjadi lebih efisien ketika ada kepastian gitu," tutup Gatot menembahkan.

Kolom Komentar


Video

Gempa Mamuju, Ustad Das\'ad Latif Nyaris Jadi Korban

Jumat, 15 Januari 2021
Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021

Artikel Lainnya

Jika Dilantik, Listyo Sigit Prabowo Akan Tembus Rekor Kapolri Termuda
Politik

Jika Dilantik, Listyo Sigit ..

16 Januari 2021 05:24
Syahrial Nasution: Istana Simbol Keadilan, Bukan Tempat Perlindungan Raffi Ahmad Atas Kecerobohannya
Politik

Syahrial Nasution: Istana Si..

16 Januari 2021 05:10
PKS Ingin Polri Di Bawah Kepemimpinan Listyo Sigit Bisa Saingi KPK
Politik

PKS Ingin Polri Di Bawah Kep..

16 Januari 2021 04:32
Listyo Sigit Calon Kapolri, Pesan Jokowi Gunakan Orang Dekat Untuk Amankan Kekuasaan Makin Kuat
Politik

Listyo Sigit Calon Kapolri, ..

16 Januari 2021 04:06
Hormati Kesimpulan Komnas HAM, Gus Jazil: Polisi Harus Usut Kematian 6 Laskar FPI
Politik

Hormati Kesimpulan Komnas HA..

16 Januari 2021 03:48
Sesuai UU, DPR Bisa Tolak Listyo Sigit Jadi Kapolri Kalau Tidak Setuju
Politik

Sesuai UU, DPR Bisa Tolak Li..

16 Januari 2021 03:40
Habib Ali Assegaf Wafat, AHY: Kita Kehilangan Ulama Yang Nasihatnya Sejukkan Umat
Politik

Habib Ali Assegaf Wafat, AHY..

16 Januari 2021 03:27
Tidak Ingin Polisi Terima Uang Haram, Mardani: Kapolri Jangan Takut Naikkan Anggaran
Politik

Tidak Ingin Polisi Terima Ua..

16 Januari 2021 02:25