Gubernur Sumut Buka Ruang Partisipasi Masyarakat Kaji Omnibus Law Ciptaker

Gubernur Sumut ajak masyarakat mengkaji langsung isi UU Cipta Kerja untuk kemudian menjadi masukan bagi pemerintah pusat/RMOLSumut

Untuk menampung pandangan masyarakat soal omnibus law UU Cipta Kerja, Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, mengadakan pertemuan khusus bersama sejumlah kalangan di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman 41 Medan, Kamis (15/10).

Kalangan masyarkat yang ikut dalam pertemuan itu mulai para akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi buruh, serta media massa.

Hadir juga Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Sekdaprov Sumut R Sabrina, Rektor USU Runtung Sitepu, Rektor UMSU Agussani, Rektor Unimed Syamsul Gultom, Rektor UHN Haposan Siallagan, Plt Rektor UIN SU Syafaruddin, Ketua PWI Sumut Hermansjah, Sekum MUI Sumut Ardiansyah.

Dalam pertemuan tersebut, Edy menyampaikan setidaknya ada 11 klaster permasalahan dalam UU Cipta Kerja, dimana pemerintah telah melakukan kajian terhadap kebijakan yang diperlukan dalam penciptaan lapangan kerja, serta kebutuhan atas regulasi yang diperlukan. Termasuk mengevaluasi berbagai undang-undang yang perlu dilakukan penyempurnaan.

Berdasarkan kajian tersebut, pemerintah telah mengidentifikasi beberapa aspek yang diperlukan dalam cipta kerja, yang dibagi dalam 11 klaster permasalahan.

Yaitu penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM dan perkoperasian; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek strategis nasional; dan kawasan ekonomi.

“Kita sudah mendapatkan draf UU Cipta Kerja dan kita bagikan untuk dipelajari oleh masing-masing pihak. Jadi kita bagi per klaster. Setelah itu minggu depan, kita akan mulai diskusi dari klaster 1 sampai 11,” ujar Gubernur, usai memimpin rapat penjelasan teknis UU Cipta Kerja, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Diperkirakan Gubernur, kajian ini akan memakan waktu selama 11 hari, jika per hari dapat dituntaskan sebanyak 1 klaster.

Dirinya berharap hasilnya menjadi masukan yang baik dari Sumut guna disampaikan kepada Persiden RI. Karenanya berbagai lembaga terkait mulai dari akademisi, ormas, organisasi buruh dan lainnya diikutsertakan dalam kajian ini.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Dituding Terlibat Ekspor Benur, Begini Jawaban Berkelas Calon Wakil Walikota Tangsel
Politik

Dituding Terlibat Ekspor Ben..

29 November 2020 00:26
Akui Golkar Terlambat Beri Dukungan, Mantan Anggota DPR RI Yakin Paslon Hermes Bisa Menang
Politik

Akui Golkar Terlambat Beri D..

29 November 2020 00:00
Sikapi Kekerasan Sigi, Cak Nanto: Tokoh Bangsa Harus Turun Gunung Tenangkan Umat
Politik

Sikapi Kekerasan Sigi, Cak N..

28 November 2020 23:00
Terkait Pembunuhan Di Sigi, Menag Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku
Politik

Terkait Pembunuhan Di Sigi, ..

28 November 2020 21:46
Jelang Pilkada, Gerindra Harus Antisipasi Kampanye Negatif Edhy Prabowo Ditangkap KPK
Politik

Jelang Pilkada, Gerindra Har..

28 November 2020 21:25
Kutuk Pembunuhan Satu Keluarga Di Sigi, GMNI: Polisi Harus Cari Dalangnya
Politik

Kutuk Pembunuhan Satu Keluar..

28 November 2020 20:58
Tetap Pasang Baliho Habib Rizieq, Warung Makar Milik Tokoh Tionghoa Akhirnya Ditutup
Politik

Tetap Pasang Baliho Habib Ri..

28 November 2020 20:56
DPD Partai Golkar DKI Jakarta Tutup Pendidikan Politik 2020, Acara Serupa Akan Terus Digalakkan
Politik

DPD Partai Golkar DKI Jakart..

28 November 2020 20:52