Jokowi Hingga Megawati Diminta Perintahkan Kapolri Bebaskan Syahganda Nainggolan Dan Jumhur Hidayat

Arief Poyuono/Net

Penangkapan sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) seperti Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat hingga ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri, terus menuai rekasi dari berbagai kalangan masyarakat.

"Apapun yang disangkakan terhadap Syahganda dan Jumhur Hidayat bukan bagian dari tindak kriminal yang didasarkan pasal UU ITE," tegas Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono dalam keterangannya di Jakarta Jumat (16/10).

Bagi Arief, Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat adalah senior dan juga guru dalam dunia aktivis.

Arief mengenal baik keduanya dan mereka itu sangat mencintai Indonesia dan sangat mengedepankan persatuan nasional.

Atas dasar itu, Arief meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk membebaskan Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat.

"Dan aaya pun siap memberikan jaminan agar di bebaskan," tegasnya.

Sebab, sambungnya, baik Syahganda maupun Jumhur Hidayat, keduanya memiliki andil "saham negara" hingga terciptanya Indonesia yang demokratis. 
 
"Mereka itu orang orang baik yang punya saham di Negara kita terutama lahirnya sistim negara yang demokratis yang telah melahirkan pemimpin dari kalangan bawah seperti Presiden Joko Widodo," tuturnya.

Selian itu, Arief juga meminta kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selaku Tokoh Demokrasi untuk mengingatkan dan mengimbau Kapolri Jenderal Idham Azis untuk membebaskan Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat. 

"Saya juga memohon dan mengajak pada ibu Megawati Sukarnoputri yang merupakan Tokoh Demokrasi untuk ikut juga, menghimbau Kapolri untuk membebaskan mereka semua," tandasnya. 

Sebelumnya, para aktivis KAMI swpeeti Sekretaris Komite KAMI Syahganda Nainggolan, deklarator KAMI M. Jumhur Hidayat dan Anton Permana serta Ketua KAMI Medan ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Mereka anggota dan petinggi KAMI itu disebut berkaitan dengan pelanggaran UU ITE dan telah menyandang status tersangka.

Teranyar, Presidium KAMI Prof Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, hingga Rocky Gerung telah menyambangi Mabes Polri untuk menemui para aktivis KAMI pada Kamis (15/10). Namun, mereka gagal menemui rekan-rekannya tersebut.

Padahal, kedatangan Din Syamsuddin dan kawan-kawan akan menemui Jenderal Idham Azis dalam rangka menuntut pembebasan sejumlah tokoh KAMI yang ditangkap oleh Bareskrim Polri beberapa waktu lalu. 

"Presidium KAMI akan menemui Kapolri di Mabes Polri menuntut pembebasan para tokoh Kami, pada pukul 12.30 WIB ini," kata Din Syamsuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat kalau di Jakarta, Kamis (15/10).

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Politisi PDIP: Harus Diakui Janji Jokowi Soal Lapangan Kerja Belum Memuaskan Semua Pihak
Politik

Politisi PDIP: Harus Diakui ..

21 Oktober 2020 18:12
Survei Indokator: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah Jokowi Per September Capai 66 Persen
Politik

Survei Indokator: Tingkat Ke..

21 Oktober 2020 18:07
Bertemu Jokowi Di Istana, PP Muhammadiyah Usul UU Ciptaker Ditunda
Politik

Bertemu Jokowi Di Istana, PP..

21 Oktober 2020 17:54
Menurut Ace Hasan, Kebijakan Jokowi-Maruf Terbitkan Perppu Pastikan Penanganan Covid-19 Efektif
Politik

Menurut Ace Hasan, Kebijakan..

21 Oktober 2020 17:45
Dua Mantan Menteri Jokowi Kopdar, Kangen-kangenan Hingga Diskusi Ringan Soal Bangsa
Politik

Dua Mantan Menteri Jokowi Ko..

21 Oktober 2020 17:26
Relawan: Periode Kedua Pemerintahan Jokowi Rusak, Harus Segera Reshuffle Menteri
Politik

Relawan: Periode Kedua Pemer..

21 Oktober 2020 17:19
HUT Ke 56 Golkar, Kepala Daerah Yakin Teknologi Digital Beri Kemudahan Pelayanan Publik
Politik

HUT Ke 56 Golkar, Kepala Dae..

21 Oktober 2020 16:45
Komisi IX DPR: Vaksinasi Covid-19 Harus Transparan Karena Pakai Uang Rakyat
Politik

Komisi IX DPR: Vaksinasi Cov..

21 Oktober 2020 16:42