Penguasa Diingatkan Tidak Jadikan Hukum Sebagai Alat Meneror Rakyat

Kolonel Inf (Purn) Sri Radjasa Chandra/Net

Pemerintah atau penguasa diminta untuk tidak menjadikan hukum sebagai alat meneror rakyat. Penggunaan hukum secara berlebihan menunjukkan tidak ada rasa percaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian dikatakan Kolonel Inf (Purn) Sri Radjasa Chandra, karib eks Komandan Jenderal Kopassus, Mayen I(Purn) Soenarko. Radjasa meminta negara untuk tidak menjadikan hukum sebagai alat meneror rakyat.

“Saat ini rakyat hidup dalam ketakutan karena hukum menjadi barang mewah bagi rakyat. Hanya oligarki yang mampu membeli hukum,” kata Radjasa kepada Kantor Berita RMOLAceh, Sabtu (17/10).

Seperti diketahui, Soenarko kembali dipanggil Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri atas tuduhan kepemilikan senjata api ilegal. Dalam surat itu, Soenarko diminta keterangan tambahan sebagai tersangka kepemilikan senpi ilegal.

Sebelumnya, Soenarko juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan senjata api pada Mei 2019, saat muncul isu people power pada Pemilihan Presiden. Soenarko dilaporkan atas tuduhan makar. Sehari setelah dilaporkan, Soenarko kemudian ditangkap atas kasus penyelundupan senjata dan ditetapkan sebagai tersangka

Meski demikian, menurut Radjasa, pemanggilan oleh kepolisian ini adalah langkah positif. Radjasa berharap kepolisian dapat segera menuntaskan perkara ini agar status hukum Soenarko tidak terkatung-katung.

Namun Radjasa juga menilai banyak kejanggalan dalam penanganan kasus dugaan kepemilikan senjata api ini. Ditambah lagi keberadaan bukti baru, yakni pernyataan GM Security Garuda tentang persiapan awal dalam rangka mengirim senjata yang kemudian dituduh sebagai milik Soenarko.

“Hal ini semakin menguatkan adanya rekayasa untuk menjerat Pak Narko dalam kasus hukum,” tegas Radjasa.

Untuk itu, Radjasa mengingatkan bahwa negara harus hadir dalam setiap persoalan yang dihadapi rakyat. Ketiadaan kepercayaan terhadap rakyat, kata Radjasa, terlihat jelas saat negara dan pemerintahan menggunakan instrumen hukum untuk meneror rakyatnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Politisi PDIP: Harus Diakui Janji Jokowi Soal Lapangan Kerja Belum Memuaskan Semua Pihak
Politik

Politisi PDIP: Harus Diakui ..

21 Oktober 2020 18:12
Survei Indokator: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah Jokowi Per September Capai 66 Persen
Politik

Survei Indokator: Tingkat Ke..

21 Oktober 2020 18:07
Bertemu Jokowi Di Istana, PP Muhammadiyah Usul UU Ciptaker Ditunda
Politik

Bertemu Jokowi Di Istana, PP..

21 Oktober 2020 17:54
Menurut Ace Hasan, Kebijakan Jokowi-Maruf Terbitkan Perppu Pastikan Penanganan Covid-19 Efektif
Politik

Menurut Ace Hasan, Kebijakan..

21 Oktober 2020 17:45
Dua Mantan Menteri Jokowi Kopdar, Kangen-kangenan Hingga Diskusi Ringan Soal Bangsa
Politik

Dua Mantan Menteri Jokowi Ko..

21 Oktober 2020 17:26
Relawan: Periode Kedua Pemerintahan Jokowi Rusak, Harus Segera Reshuffle Menteri
Politik

Relawan: Periode Kedua Pemer..

21 Oktober 2020 17:19
HUT Ke 56 Golkar, Kepala Daerah Yakin Teknologi Digital Beri Kemudahan Pelayanan Publik
Politik

HUT Ke 56 Golkar, Kepala Dae..

21 Oktober 2020 16:45
Komisi IX DPR: Vaksinasi Covid-19 Harus Transparan Karena Pakai Uang Rakyat
Politik

Komisi IX DPR: Vaksinasi Cov..

21 Oktober 2020 16:42