Refly Harun: Kalau Kritik Masih Bentuk Kalimat Harusnya Bisa Ditolerir, Kecuali Sudah Menyerang Pribadi

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun/Repro

Di era demokrasi, yang harus dilindungi negara adalah warga negara, bukan semata-mata hanya kelompok tertentu, apalagi sebuah institusi lembaga negara.

Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara, Refly Harun terkait adanya penangkapan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) atas dasar dugaan pelanggaran UU ITE.

"Aspirasi itu sekeras-kerasnya kalau masih berbentuk kata, kalimat, harusnya bisa ditolerir dalam sebuah negara demokratis. Kecuali kalau itu adalah attack langsung terhadap pribadi seseorang, maka bisa saja atas inisiatif orang yang bersangkutan diadukan dengan pasal pencemaran nama baik," ujar Refly Harun dalam akun YouTubenya yang mengusung tema 'UU ITE Untuk Penjahat Dunia Maya, Bukan Aktivis Kritis!' seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/10).

Karena kata Refly, yang pertama kali harus dilindungi adalah warga negara, bukan institusi seperti Kepresidenan, TNI, Polri, bahkan kementerian.

"Mereka (institusi) menjalankan tugas-tugas konstitusional dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak mengontrol mereka. Mungkin ada caranya (mengontrol) dengan halus, tapi ada juga cara yang lebih kasar misalnya," kata Refly.

Apa yang dilakukan sejumlah kritikus adalah hak konstitusional yang dilakukan semata-mata untuk menjaga agar institusi tetap amanah mewakili rakyat.

"Tidak misuse the power misalnya. Karena kalau mereka misuse the power, maka bahaya sekali negara ini dalam memelihara reformasi dan demokrasi di republik ini. Sedikit saja diberi peluang untuk otoritarianisme, maka kita bisa kembali pada era kelam orde lama dan orde baru," terang Refly.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Menurut Fadli Zon, Draf Omnibus Law Yang Diterima DPR Merupakan Barang Hampir Jadi
Politik

Menurut Fadli Zon, Draf Omni..

22 Oktober 2020 18:53
Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja Bawa Indonesia Keluar Dari Jebakan Negara Berpenghasilan Menengah
Politik

Ketum Hipmi: UU Cipta Kerja ..

22 Oktober 2020 18:31
Jika Biden Terpilih, Bagaimana Sikap Amerika Ke China?
Politik

Jika Biden Terpilih, Bagaima..

22 Oktober 2020 18:30
Ahli Epidemiologi: Vaksinasi Harus Tetap Jalan, Jangan Ada Hambatan!
Politik

Ahli Epidemiologi: Vaksinasi..

22 Oktober 2020 18:00
Fadli Zon: Rezim Sekarang Kembali Ke Otoritarianisme, Legislatif Tidak Jalan Sebagai 'Oposisi'
Politik

Fadli Zon: Rezim Sekarang Ke..

22 Oktober 2020 17:46
Sepanjang Tidak Dipaksakan, PWNU Aceh Sepakat Dengan Kemenag Soal Materi Khutbah Jumat
Politik

Sepanjang Tidak Dipaksakan, ..

22 Oktober 2020 17:40
Energy Watch: Hilirisasi Nikel Jadi Langkah Strategis Industri Minerba Indonesia
Politik

Energy Watch: Hilirisasi Nik..

22 Oktober 2020 17:32
Rapat DPRD Di Puncak Dipersoalkan Bupati Bogor, Ini Tanggapan Wagub DKI
Politik

Rapat DPRD Di Puncak Diperso..

22 Oktober 2020 17:22