Refly Harun: Kalau Kritik Masih Bentuk Kalimat Harusnya Bisa Ditolerir, Kecuali Sudah Menyerang Pribadi

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun/Repro

Di era demokrasi, yang harus dilindungi negara adalah warga negara, bukan semata-mata hanya kelompok tertentu, apalagi sebuah institusi lembaga negara.

Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara, Refly Harun terkait adanya penangkapan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) atas dasar dugaan pelanggaran UU ITE.

"Aspirasi itu sekeras-kerasnya kalau masih berbentuk kata, kalimat, harusnya bisa ditolerir dalam sebuah negara demokratis. Kecuali kalau itu adalah attack langsung terhadap pribadi seseorang, maka bisa saja atas inisiatif orang yang bersangkutan diadukan dengan pasal pencemaran nama baik," ujar Refly Harun dalam akun YouTubenya yang mengusung tema 'UU ITE Untuk Penjahat Dunia Maya, Bukan Aktivis Kritis!' seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/10).

Karena kata Refly, yang pertama kali harus dilindungi adalah warga negara, bukan institusi seperti Kepresidenan, TNI, Polri, bahkan kementerian.

"Mereka (institusi) menjalankan tugas-tugas konstitusional dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak mengontrol mereka. Mungkin ada caranya (mengontrol) dengan halus, tapi ada juga cara yang lebih kasar misalnya," kata Refly.

Apa yang dilakukan sejumlah kritikus adalah hak konstitusional yang dilakukan semata-mata untuk menjaga agar institusi tetap amanah mewakili rakyat.

"Tidak misuse the power misalnya. Karena kalau mereka misuse the power, maka bahaya sekali negara ini dalam memelihara reformasi dan demokrasi di republik ini. Sedikit saja diberi peluang untuk otoritarianisme, maka kita bisa kembali pada era kelam orde lama dan orde baru," terang Refly.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Ujang Komarudin: Legitimasi Pemerintahan Menurun, Alasan PDIP Tuduh Pihak Lain Mengkudeta Jokowi
Politik

Ujang Komarudin: Legitimasi ..

28 Oktober 2020 00:46
Sandiaga Uno: Program STSP Diharapkan Bisa Ciptakan Lapangan Kerja
Politik

Sandiaga Uno: Program STSP D..

27 Oktober 2020 23:55
Jawab Aspirasi Masyarakat Desa, Iis Edhy Prabowo Resmikan Program PISEW
Politik

Jawab Aspirasi Masyarakat De..

27 Oktober 2020 23:25
Benny Tjokro-Heru Hidayat Divonis Seumur Hidup, DPD Apresiasi MA Dan Kejagung
Politik

Benny Tjokro-Heru Hidayat Di..

27 Oktober 2020 23:11
Sempat Dikritik Hanya Pelengkap, Maruf Amin Justru Diprediksi Meminang Rizal Ramli Saat Reshuffle Kabinet
Politik

Sempat Dikritik Hanya Peleng..

27 Oktober 2020 22:58
Jelang Munas Di Bandung, KITA Banjar Gelar Raker
Politik

Jelang Munas Di Bandung, KIT..

27 Oktober 2020 22:52
Survei BUMN Bersatu: Produktivitas Pekerja Saat Pandemi Masih Baik, Kuncinya Konektivitas
Politik

Survei BUMN Bersatu: Produkt..

27 Oktober 2020 22:11
Survei: Jika Benar Pulang, Habib Rizieq Diminta Pimpin Gerakan Oposisi
Politik

Survei: Jika Benar Pulang, H..

27 Oktober 2020 21:59