Refly Harun: UU ITE Harusnya Menyasar Pelaku Penggelapan Pajak

Pakar hukum tata negara yang juga deklarator KAMI, Refly Harun/Net

Hadirnya Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) membuat rezim saat ini tidak berbeda dengan rezim otoriter sebelumnya.

Begitu yang disampaikan oleh pakar hukum tata negara yang juga deklarator KAMI, Refly Harun dalam akun YouTubenya yang mengusung tema 'UU ITE Untuk Penjahat Dunia Maya, Bukan Aktivis Kritis!' seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/10).

"Nah sekarang dengan adanya UU ITE, maka tidak ada bedanya dengan rezim-rezim otoriter sebelumnya. Di mana setiap saat kita diintip agar bisa diproses, dicari kesalahannya," ujarnya.

"Jadi di mana dia diincar kalau salah omong misalnya. Sekali saja salah ngomong, maka kemudian ancamannya adalah UU ITE. Perbuatan tidak menyenangkan lah, menghasut lah, melakukan pencemaran nama baik lah, dan sebagainya," imbuh Refly.

Padahal kata Refly, kritik harus dihargai karena kritik merupakan hak konstitusional warga negara.

"Jadi seperti dikatakan Forum Aktivis Bandung ini, UU ITE itu harusnya lebih digunakan untuk menjerat pelaku-pelaku kriminal, yang menggunakan teknologi internet dalam melakukan transaksi yang sebelumnya kurang diatur di dalam KUHP karena ini adalah fenomena baru," jelasnya.

Seharusnya, sambung Refly, UU ITE dapat ditujukan untuk pelaku yang menggelapkan pajak, melakukan transaksi mencari keuntungan, menipu dan lain sebagainya.

"Itu lah yang harus disasar terlebih dahulu. Bukan mereka yang membuat status di Facebook, membuat status di Twitter, yang membuat gambar yang mencerminkan kritik terhadap pemerintahan dan lain sebagainya, itu dulu yang disasar," tegas Refly.

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Politisi PDIP: Harus Diakui Janji Jokowi Soal Lapangan Kerja Belum Memuaskan Semua Pihak
Politik

Politisi PDIP: Harus Diakui ..

21 Oktober 2020 18:12
Survei Indokator: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah Jokowi Per September Capai 66 Persen
Politik

Survei Indokator: Tingkat Ke..

21 Oktober 2020 18:07
Bertemu Jokowi Di Istana, PP Muhammadiyah Usul UU Ciptaker Ditunda
Politik

Bertemu Jokowi Di Istana, PP..

21 Oktober 2020 17:54
Menurut Ace Hasan, Kebijakan Jokowi-Maruf Terbitkan Perppu Pastikan Penanganan Covid-19 Efektif
Politik

Menurut Ace Hasan, Kebijakan..

21 Oktober 2020 17:45
Dua Mantan Menteri Jokowi Kopdar, Kangen-kangenan Hingga Diskusi Ringan Soal Bangsa
Politik

Dua Mantan Menteri Jokowi Ko..

21 Oktober 2020 17:26
Relawan: Periode Kedua Pemerintahan Jokowi Rusak, Harus Segera Reshuffle Menteri
Politik

Relawan: Periode Kedua Pemer..

21 Oktober 2020 17:19
HUT Ke 56 Golkar, Kepala Daerah Yakin Teknologi Digital Beri Kemudahan Pelayanan Publik
Politik

HUT Ke 56 Golkar, Kepala Dae..

21 Oktober 2020 16:45
Komisi IX DPR: Vaksinasi Covid-19 Harus Transparan Karena Pakai Uang Rakyat
Politik

Komisi IX DPR: Vaksinasi Cov..

21 Oktober 2020 16:42