Yorrys Raweyai: Persoalan Papua Adalah Masalah Lama, Akan Kita Tata

Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI untuk Papua, Yorrys Raweyai mengatakan, berdasarkan kesepakatan bersama Menko Polhukam, Mendagri, Kapolri, dan Panglima TNI, MPR RI For Papua telah dipercaya sebagai fasilitator dan komunikator terkait persoalan Papua antara pemerintah pusat dan daerah.

Hal itu sejalan dengan UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), di mana MPR bisa membentuk lembaga atau alat kelengkapan dalam menunjang program kebangsaan MPR.

Karena itu, MPR RI For Papua akan menyusun strategi dalam rangka menyelesaikan persoalan Papua secara komprehensif.

"Kami sudah komunikasi dengan Bappenas karena diberikan kepercayaan membuat grand design pembangunan Papua ke depan,"  kata Yorrys saat menerima audiensi MRP Papua Barat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/10).

Dia mengakui bahwa ada isu hangat menjelang berakhirnya Otonomi Khusus (Otsus) Papua, misalnya terkait dana Otsus yang akan berakhir pada tahun depan dan pemekaran.

Menurut dia, pemerintah sedang menata terkait Otsus Papua dan meminta kepada semua pihak untuk menunggu. MPR pun akan terus melakukan komunikasi dengan Wakil Presiden Maruf Amin yang telah ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.

"MPR For Papua sudah ada kesepakatan menjadi komunikator untuk menyelesaikan masalah di Papua. Persoalan di Papua adalah masalah lama, kita tata dengan komitmen agar 5-10 tahun ke depan harus lebih baik," ujarnya.

Hadir dalam audiensi tersebut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, Sekretaris MPR RI For Papua Filep Wamafma, dan Ketua MRP Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren.