2 Klaster Yang Harus Dipertimbangkan Pemprov Jabar Sebelum Terapkan UMP 2021

Anggota Komisi II DPRD Jabar, Faizal Hafan Farid/RMOLJabar

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) diminta mempertimbangkan sejumlah klaster sebelum menerapkan upah minimum provinsi (UMP) 2021.

Setidaknya ada dua klaster yang harus masuk pertimbangan Pemprov Jabar. Klaster pertama, usaha yang terdampak ketika dihantam pandemi. Kedua, klaster usaha yang tetap eksis ketika wabah melanda.

"Bagusnya dibagi dalam dua kategori itu. Pertama, kategori yang turun karena pandemi. Kedua, usaha yang tetap eksis. Itu yang perlu ada kenaikan," jelas anggota Komisi II DPRD Jabar, Faizal Hafan Farid, saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (20/10).

Menurutnya, klaster usaha yang tetap bertahan atau bisa jadi tidak terpengaruh di antaranya industri makanan atau kebutuhan pokok masyarakat seperti sabun, odol, dan sikat gigi. Jelas, kata dia, kebijakan yang harus diambil bisa naik upahnya.

"Seperti otomotif jelaslah, itu berpengaruh. Tapi yang lain, makanan atau olahan, customer goods itu tetap naik nggak turun. Itu mesti diperhatikan," tegas politikus PKS itu.

Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk bisa saling memahami jika nilai UMP 2021 tidak berubah. Mengingat, kondisi ekonomi saat ini yang belum pulih.

"Yang namanya upah itu kesepakatan, kesepakatan itu sedang dibahas sampai sebelum tanggal 1 November," ucap Emil, sapaan akrabnya, di Makodam III Siliwangi, Kota Bandung, Senin (19/10).

Emil mengatakan, UMP merupakan upah paling minimum se-provinsi, biasanya mengambil dari kota/kabupaten yang terendah upahnya.

"Kalau wacana itu ada, yang penting dipahami situasi susah kan, mau naikin juga dari mana, yang ada penutupan mungkin. Itu peristiwa bersejarah pertama, ada upah yang tidak naik dan turun karena situasi yang luar biasa parah," katanya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Azis Syamsuddin Akan Lapor Mendagri Soal Kekosongan Jabatan Wagub Aceh
Politik

Azis Syamsuddin Akan Lapor M..

23 November 2020 17:48
Pangdam Jaya Akan Ambil Tindakan Tegas Jika Ada Yang Nekat Gelar Reuni 212
Politik

Pangdam Jaya Akan Ambil Tind..

23 November 2020 17:48
Marwan Jafar: Buang-buang Energi, Hentikan Kegaduhan Nasional
Politik

Marwan Jafar: Buang-buang En..

23 November 2020 17:37
Pangdam Jaya Usul FPI Dibubarkan, Sekjen PKS: Aneh, Offside Kalau Dia Yang Bicara
Politik

Pangdam Jaya Usul FPI Dibuba..

23 November 2020 17:00
Soal Wakil Menteri Perhubungan, Aziz Syamsuddin: Kita Ikut Saja, Itu Kewenangan Presiden
Politik

Soal Wakil Menteri Perhubung..

23 November 2020 16:40
FSB: Perlu Sosok Negarawan Hentikan Kegaduhan Nasional
Politik

FSB: Perlu Sosok Negarawan H..

23 November 2020 16:38
Surya Paloh Positif Covid-19, Politikus Nasdem: InsyaAllah Bisa Disembuhkan, Mohon Doanya
Politik

Surya Paloh Positif Covid-19..

23 November 2020 16:36
Sekjen PKS: Habib Rizieq Bagus Di Ormas Saja, Badannya Lebih Leluasa
Politik

Sekjen PKS: Habib Rizieq Bag..

23 November 2020 16:21