Mau Uang Secepat Kilat? Jokowi Disarankan Jalankan UU MLA Bukan Omnisbus Law

Presiden Joko Widodo/Net

Pemerintahan Presiden Joko Widodo disarankan untuk menjalankan Undang-Undang tentang Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (UU MLA) antara Indonesia dengan Konfederasi Swiss.

Saran itu disampaikan pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng dalam keterangan tertulis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/10).

Menurutnya, UU MLA lebih efektif menutup APBN yang jebol ketimbang omnibus law UU tentang Cipta Kerja.

"Dari pada birokrasi pingsan urus ratusan PP, Perpres, Kepres, dan ribuan Permen soal omnibus law, mending Paduka yang Mulia (Presiden Joko Widodo) laksanakan UU MLA ini," kata Salamuddin Daeng.

"Omnibus law belum jelas dapat uangnya kapan untuk bisa nutup APBN yang jebol? Sementara MLA jelas dapat uang secepat kilat," lanjut dia.

Salamuddin Daeng mengutip pernyataan Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU MLA Indonesia-Swiss DPR RI, Ahmad Sahroni yang menyebut hampir Rp 10 ribu triliun pajak yang bisa ditarik dari dana warga Indonesia di Swiss.

"Jelas dengan UU MLA bisa sita aset Rp 10 triliun. Karena semua datanya sudah ada di kantong Paduka. Semoga segera terlaksana ya. Rakyat pasti dukung," tutupnya.

Pertenganan Juli 2020, DPR mensahkan RUU MLA Indonesia-Swiss. Regulasi ini bertujuan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, hingga membawa harta haram yang disimpan sejumlah koruptor di Swiss.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Saatnya Pemerintah Realisasikan Tujuan Pembentukan UU Ciptaker
Politik

Saatnya Pemerintah Realisasi..

29 November 2020 06:40
Luhut Ingin Anggaran KKP Rp 6,65 Triliun Jadi Penggerak Roda Ekonomi
Politik

Luhut Ingin Anggaran KKP Rp ..

29 November 2020 06:23
Kutuk Pembunuhan Sadis Keluarga Di Sigi, Romo Benny: Negara Harus Hadir Berikan Rasa Aman
Politik

Kutuk Pembunuhan Sadis Kelua..

29 November 2020 05:59
Survei TerUKUR: Paslon SanDi Unggul di Pilkada Malang
Politik

Survei TerUKUR: Paslon SanDi..

29 November 2020 05:46
Hari Ini, KPU Tangsel Targetkan Pelipatan Kertas Suara Sudah Selesai
Politik

Hari Ini, KPU Tangsel Target..

29 November 2020 04:37
Didengar Anies, Usulan Gerindra Soal Bansos Sembako Diganti BLT Direalisasikan Tahun Depan
Politik

Didengar Anies, Usulan Gerin..

29 November 2020 03:42
Ingin Kembalikan Kejayaan, Hanura Jabar Terus Geber Mesin Partai Menuju 2024
Politik

Ingin Kembalikan Kejayaan, H..

29 November 2020 02:03
Panaskan Pilkada Tuban, Gubernur Jateng Ajak Kader PDIP Menangkan Paslon Setia Negara
Politik

Panaskan Pilkada Tuban, Gube..

29 November 2020 01:43