KSPI Ajukan Legislative Review UU Ciptaker Ke DPR, Ini Alasannya

Presiden KSPI Said Iqbal/RMOL

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) mengajukan permohonan kepada DPR RI dan fraksi-fraksi untuk melakukan legislative review atau pengujian kembali oleh lembaga legislatif.

Pengajuan legislative review ini dilakukan KSPI lantaran menolak omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah disahkan pada Senin lalu (5/10).

"Langkah yang akan diambil oleh KSPI adalah langkah untuk menolak omnibus law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan," kata Presiden KSPI Said Iqbal kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10).

Iqbal menegaskan, bukan tanpa alasan pihaknya mengajukan legislative review ke fraksi-fraksi di DPR RI. Setidaknya ada sejumlah catatan terkait omnibus law UU Ciptaker yang dinilai tidak pro terhadap kaum buruh.

"Kita akan melakukan aksi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja dengan cara meminta DPR melakukan legislative review, dengan segala hormat dari mulai hari ini, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat bisa melakukan inisiatif untuk melakukan legislative review karena dibenarkan oleh UUD 45," tegasnya.

Selain legislative review, lanjut Iqbal, KSPI bersama elemen buruh lainnya juga tengah menyiapkan pengajuan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan Judicial Review (JR) omnibus law Ciptaker.

"KSPI bersama KSPSI Andi Gani dan juga 32 federasi, konfederasi sepakat sedang mempersiapkan judicial review omnibus law UU Cipta Kerja. Ada 2 gugatan khususnya gugatan materiilnya kami gugat di klaster ketenagakerjaan. Gugatan uji formil, berarti semua UU omiibus law tersebut akan digugat, apakah terjadi cacat formil," pungkasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Sepakat Dengan JK, Mujahid 212: Rakyat Butuh Pemimpin Komplet Seperti Habib Rizieq
Politik

Sepakat Dengan JK, Mujahid 2..

24 November 2020 00:35
Ketum Paguyuban Pasundan: Penyelenggara Pilkada Harus Jamin Keselamatan Pemilih
Politik

Ketum Paguyuban Pasundan: Pe..

23 November 2020 23:58
Disambangi Rombongan DPR, Wali Nangroe Aceh Minta Aceh Lebih Diperhatikan
Politik

Disambangi Rombongan DPR, Wa..

23 November 2020 23:14
Habib Rizieq Tolak Tes Swab Dari Pemerintah, FPI: Lebih Baik Untuk Bantu Kerumunan Di Solo
Politik

Habib Rizieq Tolak Tes Swab ..

23 November 2020 22:23
Defisit APBN Rp 764,9 T, Ekonom: Maaf Bu Sri, Jangan Tipu Paduka Dengan Angin Surga
Politik

Defisit APBN Rp 764,9 T, Eko..

23 November 2020 22:04
Tim Hukum FPI: Sudah Swab Test, Habib Rizieq Dan Keluarga Negatif Covid-19
Politik

Tim Hukum FPI: Sudah Swab Te..

23 November 2020 22:01
Pimpinan DPR RI Dan Delegasi Kunjungi Wali Nangroe Aceh Bahas Otsus
Politik

Pimpinan DPR RI Dan Delegasi..

23 November 2020 21:36
Anies Baca Buku How Democracies Die, Masinton: Dia Menyinggung Dirinya Sendiri
Politik

Anies Baca Buku How Democrac..

23 November 2020 20:42