Komisi IX DPR: Vaksinasi Covid-19 Harus Transparan Karena Pakai Uang Rakyat

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher/Net

Vaksinasi massal yang akan dimulai pada November 2020 diminta dilakukan secara transparan, termasuk soal pengadaan vaksin produksi Sinovac, G42/Sinopharm, dan CanSino Biologics dari China yang akan disuntikkan masyarakat usia 18-59 tahun.
 
Menurut anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, transparansi dilakukan agar masyarakat mengetahui dan tidak menjadi bola liar soal aman atau tidaknya vaksin tersebut.
 
"Semua prosesnya harus transparan. Kalau dikatakan sudah dilakukan uji klinis fase 3 di beberapa negara dan sudah ada izin penggunaan darurat (emergency use authorization), maka harus ditunjukkan hasil datanya agar mampu menjawab kekhawatiran masyarakat," kata Netty dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/10).

Hal itu penting karena belakangan muncul kekhawatiran masyarakat soal keamanan vaksin tersebut. "Jangan sampai vaksin yang diberikan masih setengah jadi, ini akan membahayakan penduduk," imbuhnya.
 
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, pemerintah juga harus transparan dan akuntabel terkait penggunaan anggaran dalam pengadaan vaksin Covid-19. Sebab, pemerintah berkewajiban untuk melaporkan secara reguler dan detail.

Hal ini dalam rangka melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19 dan tidak dikomersialisasi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Penggunaan anggaran untuk pengadaan vaksin juga harus transparan mengingat anggaran pengadaan vaksin berasal dari uang rakyat.

"Anggaran harus dikelola secara akuntabel. Berapa harga vaksinnya? Berapa yang harus dibayar masyarakat dan kelompok masyarakat? Mana yang digratiskan? Ini harus jelas," tegasnya.

Lebih jauh, Netty mengingatkan agar pemerintah terus menjaga dan mengetatkan protokol kesehatan meskipun dilakukan vaksinasi secara massal. Melalui berbagai edukasi dengan turun langsung ke masyarakat.
 
"Harus ada edukasi yang turun langsung ke masyarakat bahwa vaksinasi tidak berarti bebas Covid-19, pemerintah harus mampu mengantisipasi euforia masyarakat. Penerapan protokol kesehatan tetap harus diperketat, jangan sampai gara-gara euforia vaksin ini kebiasaan 3M dan 3T menjadi ambyar," pungkasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Sepakat Dengan JK, Mujahid 212: Rakyat Butuh Pemimpin Komplet Seperti Habib Rizieq
Politik

Sepakat Dengan JK, Mujahid 2..

24 November 2020 00:35
Ketum Paguyuban Pasundan: Penyelenggara Pilkada Harus Jamin Keselamatan Pemilih
Politik

Ketum Paguyuban Pasundan: Pe..

23 November 2020 23:58
Disambangi Rombongan DPR, Wali Nangroe Aceh Minta Aceh Lebih Diperhatikan
Politik

Disambangi Rombongan DPR, Wa..

23 November 2020 23:14
Habib Rizieq Tolak Tes Swab Dari Pemerintah, FPI: Lebih Baik Untuk Bantu Kerumunan Di Solo
Politik

Habib Rizieq Tolak Tes Swab ..

23 November 2020 22:23
Defisit APBN Rp 764,9 T, Ekonom: Maaf Bu Sri, Jangan Tipu Paduka Dengan Angin Surga
Politik

Defisit APBN Rp 764,9 T, Eko..

23 November 2020 22:04
Tim Hukum FPI: Sudah Swab Test, Habib Rizieq Dan Keluarga Negatif Covid-19
Politik

Tim Hukum FPI: Sudah Swab Te..

23 November 2020 22:01
Pimpinan DPR RI Dan Delegasi Kunjungi Wali Nangroe Aceh Bahas Otsus
Politik

Pimpinan DPR RI Dan Delegasi..

23 November 2020 21:36
Anies Baca Buku How Democracies Die, Masinton: Dia Menyinggung Dirinya Sendiri
Politik

Anies Baca Buku How Democrac..

23 November 2020 20:42