Muhammadiyah Sudah Melunak Terkait Pilkada, Tapi Minta Jaminan Berjalan Demokratis

Pasalnya, salah satu organisasi massa Islam terbesar Indonesia ini sudah tidak lagi menuntut penundaan Pilkada yang akan digelar di 270 daerah.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik, Busyro Muqqodas, menyampaikan hal tersebut dalam diskusi virtual Rumah Pemilu, Rabu (21/10).

"Walaupun PP Muhammadiyah bersama masyarakat yang lain sudah secara resmi mengusulkan untuk ditunda, tetapi karena tidak ada indikasi penundaan maka kita bersama dengan itikad baik untuk bisa memberikan kontribusi," ujar Busyro.

Namun begitu, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini meminta jaminan kepada penyelenggara pemilu dan pemerintah agar Pilkada ini berjalan demokratis.

Dalam arti, Busyro memandang Pilkada sebagai suatu perhelatan yang bukan sekedar bersifat rutinitas. Tapi juga memiliki tujuan untuk mensejahterakan bangsa dan negara dengan cara memilih pemimpin secara langsung.

"Dengan kata lain, ketika kita bicara tentang Pilkada itu sebagai aktivitas demokrasi, maka pasca Pilkada itu bisakah ada demokratisasi sektor-sektor yang tadi saya maksud," ungkapnya.

Proses demokratisasi sektor yang dimaksud Busyro, salah satu contohnya adalah terkait pemberantasan korupsi.

Sebab menurutnya, seringkali dalam proses demokrasi dan pasca proses demokrasi, korupsi menjadi satu persoalan yang muncul, dan terbangun di pemerintahan.

"Korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan itu dari hari ke hari itu semakin mensistem, menculture, dan juga mewabah. Semua itu didukung dengan data-data," ungkapnya.

Oleh karena itu, Busyro mengharapkan peran serta seluruh stake holder dan juga kelompok masyarakat untuk mengawasi jalannya Pilkada tahun ini. Serta menjadi watch dog pasca pemimpin-pemimpin daerah resmi terpilih dan menjalankan pemerintahannya 5 tahun ke depan.

"Dan di situlah peran dari masyarakat sipil bersama lembaga-lembaga pemerintah, bersama lembaga-lembaga negara. Jadi andaikan diskusi sekarang ini, seminar sekarang ini bisa menghasilkan satu pemikiran yang nanti bisa disepakati begitu, demokratisasi itu butuh konsep terutama demokratisasi pasca Pilkada itu apa?," tuturnya.

"Kalau sekedar Pilkada mungkin kita sudah rutin begitu ya, walaupun itu juga masih menyisakan masalah-masalah, yang justru dengan masalah masalah itu kita memiliki kepedulian untuk mencari solusinya," demikian Busyro Muqqodas.