DPRD Surabaya: Proyek Pembangunan Ratusan Miliar Pemkot Surabaya Tak Dirasakan Rakyat

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya Buchori Imron menegaskan, Tri Rismaharini tidak memiliki perencanaan matang setiap dalam pembangunan wilayah, terutama di kawasan utara Surabaya.

"Banyak sekali proyek Pemkot itu tanpa perencanaan dan DED (Detail Engineering Design) yang matang," kata Buchori kepada wartawan, Rabu, (21/10).

Ketua DPC PPP Kota Surabaya ini mencontohkan, jembatan bambu yang dibangun di Kawasan Wisata Mangrove, Wonorejo, Rungkut, Surabaya. Pembangunan dengan menggunakan APBD Kota Surabaya senilai Rp 1,2 miliar itu saat ini tidak terawat dan beberapa bagian sisinya dalam kondisi ambruk.

"Proyeknya kebanyakan tanpa konsep dan DED yang jelas, langsung dikerjakan begitu saja, proyek jembatan mangrove itu kecil, tapi kalau sampai roboh banyak wisatawan datang ke sana kan memalukan," tegasnya.

Anggota DPRD Surabaya dua periode ini pun mempertanyakan anggaran pembangunan jembatan dengan bahan bambu yang menghabiskan dana miliaran rupiah sungguh tidak masuk akal. Secara kasat mata, jelasnya, estimasi anggaran yang dibutuhkan harusnya di kisaran ratusan juta dan jembatan yang dihasilkan berkualitas.

"Itu (Rp 1,2 miliar) tidak masuk akal, kalau saya hanya bahan bambu ratusan juta sudah cukup," ungkapnya.

Menurutnya, Pemkot Surabaya perlu mencontoh Probolinggo dalam penataan kawasan mengrove. Di Probolinggo, jembatan yang membentang di mangrove terbuat dari besi dengan memiliki desain yang cantik. Bahkan di tengah hutan mangrove ada rumah makan.

Hal lain yang dikritisi adalah pembangunan Jembatan Suroboyo di kawasan wisata Kenjeran yang juga disebut tidak disertai DED yang matang. Pembangunan jembatan yang menghabiskan dana APBD Kota Surabaya sebesar Rp 208 miliar itu saat ini kondisinya tidak difungsikan, bahkan ditutup.

"Jembatan Suroboyo itu juga tiba-tiba dikerjakan begitu saja, DED-nya tidak ada, itu tidak bagus. Apalagi sekarang ditutup, tidak memberikan manfaat pada masyarakat sekitar, bahkan tidak ada efek ekonominya sama sekali," kritiknya.

Melihat fakta tersebut, Buchori pun menilai seharusnya anggaran tersebut akan lebih baik dipakai untuk kensejahterakan rakyat Surabaya karena manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat.

Yang tak kalah mengherankan, kata Buchori selama ini pembangunan yang dilakukan Pemkot Surabaya tak melibatkan DPRD Surabaya sebagai fungsi kontrol pemkot, terutama Komisi C yang membidangi pembangunan.

"Dewan seperti tidak pernah dianggap keberadaannya. Komisi C mestinya diajak dialog, karena prioritas utama pembangunan itu mengedepankan azas manfaat, tidak seperti yang terjadi selama ini," tandasnya.